RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyebut maskapai Garuda Indonesia mengajukan penyesuaian biaya penerbangan haji akibat kenaikan harga avtur. Namun, Irfan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar tambahan biaya tidak boleh dibebankan kepada jemaah.

"10 hari yang lalu adalah 10 hari yang sangat-sangat krusial bagi kami. Karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji," ujar Irfan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah sempat mengonfirmasi kondisi tersebut kepada pihak Arab Saudi. Awalnya tidak ada permintaan tambahan biaya, namun situasi kemudian berubah karena kenaikan harga avtur.

"Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi ‘Ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya?’. ‘Enggak’ alhamdulillah enggak waktu itu Saudi katakan," kata Irfan.

"Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan karena avtur-nya naik," ucapnya. Irfan mengatakan tambahan biaya dari dua pihak tersebut mencapai nilai yang cukup besar.

"Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar Rp 1,77 triliun. Ya karena kita juga agak kelabakan ini segera kami lapor kepada Presiden," kata Irfan.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas kepada jajarannya. Ia menekankan agar kepentingan jemaah tetap menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan.

"Presiden mengatakan apa pun yang terjadi penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah," ucapnya. Pemerintah kini berupaya mencari solusi agar kenaikan biaya dapat diatasi tanpa membebani calon jemaah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menurunkan biaya haji 2026 sebesar Rp 2 juta. Padahal, harga avtur saat ini sedang naik dari Rp 13.656 per liter menjadi Rp 23.551 per liter.

"Yang sudah kita putuskan adalah pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain. Kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp 2 juta," ujar Presiden Prabowo dalam taklimat rapat kerja pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.