RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi V DPR RI menyoroti, program bedah rumah milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Program tersebut, dinilai sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto guna mendorong pemerataan ekonomi di daerah.

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras. “Sudah pasti program ini dapat menggerakkan roda perekonomian daerah," kata politikus Gerindra ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Ia menjelaskan, pemenuhan bahan material bangunan pastinya dibeli pemerintah dari toko atau usaha lokal setempat. "Program ini sekaligus menyerap tenaga kerja di seluruh wilayah Tanah Air,” ucap Andi.

Ke depannya, Andi mendorong, peningkatan skala program bedah rumah menjadi bagian dari pembenahan kawasan. "Tidak berhenti hanya pada intervensi unit per unit yang terpisah dari kondisi lingkungan sekitar lokasi bedah rumah," ujar Andi.

Karena, menurutnya, kondisi rumah yang lebih baik tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan di lapangan. Jika, akses air bersih, sanitasi, drainase, dan lingkungan sekitar tetap berada dalam kondisi tidak sehat.

“Program bedah rumah pada prinsipnya sejalan dengan program kerakyatan Pak Prabowo lainnya seperti MBG. Yang sasarannya pun sama langsung menyentuh rakyat,” kata Andi.

Sebelumny, pemerintah menargetkan program bedah rumah rakyat mencapai 400.000 unit pada 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut target tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah memperluas akses hunian layak.

"Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan, Mensesneg dan Pak Seskab untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Tahun lalu itu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah," ujar Ara usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Selain peningkatan jumlah, Ara mengatakan pemerintah juga memastikan pemerataan penerima manfaat di seluruh daerah. Tahun ini, seluruh kabupaten dan kota ditargetkan memperoleh program bedah rumah tanpa pengecualian.

"Tahun lalu ada 220 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo," kata Ara.