RRI.CO.ID, Jakarta – STIK Lemdiklat Polri menggelar Seminar Sekolah bertema UNIPOL di Auditorium Mutiara, Jakarta Selatan, Senin, 13 April 2026. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mendorong transformasi pendidikan kepolisian di era digital.

Dosen Kepolisian Utama TK I STIK Lemdiklat Polri Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pendidikan menjadi fondasi masa depan Polri. Menurutnya, kualitas pendidikan akan menentukan arah profesionalisme dan peradaban institusi kepolisian.

"Polisi adalah refleksi peradaban bangsa. Dalam negara yang beradab, supremasi hukum, perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci," ujarnya di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta, Senin, 13 April 2026.

Ia menilai, pengembangan ilmu kepolisian harus bersifat lintas disiplin dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pendidikan diharapkan mampu melahirkan personel yang profesional, cerdas, dan berintegritas.

"Pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Polisi harus profesional berbasis ilmu kepolisian, cerdas, bermoral, dan modern agar mampu satu langkah lebih maju dari perubahan," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya transformasi pemolisian di era digital. Menurutnya, pendekatan kepolisian harus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

"Pemolisian di era digital harus berkembang menjadi electronic policing dan forensic policing. Polisi harus menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai reformasi Polri perlu dipercepat secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya penguatan kurikulum pendidikan dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.

"Kita mendorong percepatan reformasi Polri, termasuk perbaikan kurikulum pendidikan dan penguatan pendidikan hak asasi manusia serta pemanfaatan teknologi," ujarnya.

Ia menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai bagian dari kebijakan konstitusional. Sikap tersebut menjadi bagian dari arah reformasi kelembagaan Polri ke depan.

"Polri tetap di bawah Presiden langsung. Ini sikap tegas DPR berdasarkan konstitusi dan TAP MPR," katanya.

Habiburokhman juga menyoroti fenomena keterbukaan informasi di era digital. Menurutnya, respons aparat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

"Fenomena itu wajar di era teknologi. Yang penting, ketika ada ketidakadilan yang viral, aparat merespons dan mencari solusi," ujarnya.

Ia menambahkan keterbukaan menjadi faktor utama dalam menjaga legitimasi institusi penegak hukum. Kepercayaan publik dinilai tetap terjaga selama transparansi dijalankan.

"Sejelek apa pun yang terjadi, kalau terbuka rakyat masih bisa memberi ruang kepercayaan. Senjata kita satu-satunya adalah keterbukaan," katanya.

Untuk diketahui, seminar tersebut mempertemukan pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam satu forum dialog. Pembahasan difokuskan pada penguatan kebijakan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia Polri.

Seminar ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan pendidikan dan manajemen SDM Polri. Upaya tersebut penting untuk menyiapkan personel yang adaptif, profesional, dan berintegritas di masa depan.