RRI.CO.ID, Jakarta – Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat kembali menjadi perbincangan berbagai kalangan. Hal ini seiring meningkatnya dampak krisis iklim yang semakin nyata.

Peneliti Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Jasmine Exa K, mengatakan faktor lingkungan sangat memengaruhi kesehatan. Ia merujuk data World Health Organization terkait dampak polusi dan perubahan iklim.

Menurutnya, polusi udara berkontribusi besar terhadap penyakit serius. Dimana, lanjutnya, sekitar 25 persen kematian akibat stroke dan jantung dipicu faktor tersebut.

“Dalam jangka panjang bisa mengganggu kelangsungan hidup manusia. Masyarakat hanya ingin udara yang bisa dihirup, air yang bisa diminum, dan ekosistem yang terus menopang kehidupan,” katanya dalam diskusi publik Pesta Media yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Sabtu, 11 April 2026.

Namun demikian, ia menyebut sebagian kematian dapat dicegah. Upaya itu dilakukan melalui penciptaan lingkungan yang lebih sehat.

Jasmine menilai pertumbuhan industri menjadi salah satu penyebab tekanan lingkungan. Emisi dari sektor energi dan industri mencapai sekitar 50 persen.

Menurutnya, penggunaan energi fosil sejak lama dinilai memperparah kondisi. Dampaknya terlihat pada kenaikan suhu global dan cuaca ekstrem.

Ia juga menyoroti industri ekstraktif seperti baja dan nikel. Sektor ini dinilai menghasilkan emisi tinggi serta berdampak langsung bagi masyarakat.

Di kawasan industri, polusi udara meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Selain itu, aktivitas tambang juga memicu deforestasi dan pencemaran lingkungan.

Jasmine menilai dekarbonisasi menjadi langkah penting ke depan. Transisi energi bersih dan pengurangan PLTU perlu terus didorong.

Sementara itu, peneliti biodiversitas AEER, Azka Syamila, menyoroti dampak kerusakan lingkungan terhadap satwa liar. Ia menyebut konflik manusia dan hewan meningkat akibat hilangnya habitat.

“Karena rumah mereka tergusur karena alih fungsi lahan. Mereka bingung mau cari makan ke mana lagi yang berakibat pada konflik antar manusia dan hewan,” ujarnya.

Disis lain, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian, menegaskan krisis lingkungan berdampak luas. Selain itu, krisis lingkungan menyebabkan biaya pemulihan bencana ekologis sangat besar.

“Jangan sampai hak lingkungan hidup yang dijamin konstitusi dilanggar sendiri. Jangan sampai komitmen pengurangan emisi karbon juga kita langgar,” katanya.