RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi IX DPR RI menyorot tajam, polemik pengadaan 25.000 unit motor program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menegaskan, Parlemen membuka opsi memanggil Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai mitra kerja, politikus PKB ini menegaskan, penting bagi Komisi IX DPR meminta klarifikasi BGN. Terutama, terkait pengadaan 25.000 unit motor listrik operasional program MBG yang kini menjadi polemik di masyarakat.

“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas," kata Neng Eem dalam keterangan persnya, Minggu, 12 April 2026.

Neng Eem mewanti-wanti, polemik puluhan ribu motor untuk operasional MBG itu menjadi polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan. Karena, kejelasan informasi sangat krusial guna membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional tersebut.

"Setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik. Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif," ucap Neng Eem.

Kemudian, Neng Eem mengingatkan, transparansi informasi terkait pengadaan kendaraan roda dua itu bukan sekadar membuka data. Melainkan, harus juga memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan pengadaan tersebut.

"Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan publik menjadi instrumen penting. Untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara," ujar Neng Eem.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BGN, Dadan Hindayana telah buka suara, mengenai video viral yang menampilkan ribuan motor listrik. Motor listrik itu, berlogo BGN yang dinarasikan motor untuk SPPG di Jawa Barat.

Dalam video viral itu terlihat deretan motor listrik berada di sebuah gudang besar. Pembuat konten mengatakan jumlah motor ada 70 ribu dan dialokasikan untuk SPPG di wilayah Jawa Barat.

Terlihat juga momen ketika belasan motor itu di atas truk. Motor itu ditempeli stiker bertulis 'Badan Gizi Nasional Republik Indonesia'.

Dadan menjelaskan, pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. Hal itu, ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG," ujar Dadan dalam siaran pers, Selasa, 7 April 2026.