UMKM Terdampak, Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Kenaikan Harga Plastik

  • 10 Apr 2026 13:00 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah tengah menyiapkan strategi komprehensif untuk meredam dampak lonjakan harga plastik
  • Saat ini, 55 persen bahan baku plastik masih berasal dari impor, dengan 70 persen jalur distribusinya melalui Selat Hormuz
  • Proses administrasi tengah dipercepat agar distribusi bahan baku segera terealisasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyiapkan strategi untuk meredam lonjakan harga plastik. Dampak kenaikan harga membebani pelaku UMKM sektor makanan dan minuman.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman membeberkan, penyebab utama kenaikan harga. Hal itu lantaran, Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku plastik.

Bahkan, lanjut dia, sekitar 55 persen bahan baku plastik berasal dari impor. Sebanyak 70 persen distribusinya melalui jalur Selat Hormuz.

“Nafta sebagai bahan baku utama plastik dipasok dari Timur Tengah. Ketegangan geopolitik mendorong kenaikan harga signifikan,” kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 April 2026.

Data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia menunjukkan kelangkaan nafta. Kondisi ini menekan kapasitas produksi industri plastik nasional.

Bahkan sejumlah lini produksi terpaksa berhenti beroperasi. Dampaknya dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di berbagai daerah.

Penurunan omzet UMKM dilaporkan mencapai hingga 50 persen. Ketergantungan terhadap kemasan plastik masih sangat tinggi di sektor pangan.

Industri kemasan plastik domestik menguasai lebih dari 67 persen pasar. Sektor makanan menjadi kontributor utama penggunaan kemasan plastik.

Pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah strategis. Alternatif pasokan nafta dibuka dari Afrika, India, dan Amerika.

Proses administrasi dipercepat untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk ketahanan industri.

“Ini bukan hanya solusi krisis pasokan. Namun peluang membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Pemerintah mendorong penggunaan bahan alternatif seperti bambu, rumput laut, dan singkong. Dukungan kebijakan diharapkan menekan biaya produksi dan memperluas pasar.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....