RRI.CO.ID, Jakarta – Di tengah guncangan dan ketidakpastian geopolitik global, Presiden Prabowo Subianto dinilai mampu menjaga situasi nasional tetap kondusif. Kondisi yang bersatu, damai, dan stabil, baik secara ekonomi maupun politik, menjadi capaian berharga bagi bangsa.

Haris Rusly Moti, Pemrakarsa 98 Resolution Network, menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah gejolak dunia. "Tentu menjadi kewajiban moral kita untuk menjaga situasi tersebut demi keselamatan bersama," ujarnya, Rabu 8 April 2026.

Ia menilai upaya menjaga persatuan dilakukan melalui dialog yang inklusif. "Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sering mengajak dialog dengan kalangan yang berbeda pandangan dengan pemerintah," ucap Haris.

Haris menambahkan bahwa Dasco aktif menghadiri forum formal maupun informal untuk mendengar kritik. "Sangat tidak beralasan jika ada pihak mengatakan pemerintah anti kritik dan anti dialog," katanya.

Menurutnya, baik Presiden Prabowo maupun Dasco tidak menganut politik “divide et impera.” "Segala bentuk warisan konflik horisontal yang direkayasa di masa lampau, secara senyap telah diupayakan Prabowo untuk dihentikan," kata Haris.

Haris menegaskan filosofi Pancasila sebagai dasar pengelolaan bangsa. "Pancasila berpedoman pada manajemen persaudaraan, kerjasama, dan gotong royong," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya tetap mencermati kritik terhadap pemerintah. "Beberapa kritik masih bisa dimaklumi karena terkait koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis," ucap Haris.

Haris menegaskan bahwa pemerintah merespons kritik tersebut dengan langkah konkret. "Koreksi telah didengar dan diakomodasi melalui sejumlah perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis," katanya.

Ia menekankan bahwa tindakan menutup dapur MBG yang menyimpang menunjukkan keterbukaan pemerintah. "Ini bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap kritik dan koreksi tata kelola program pemerataan gizi nasional," kata Haris.

Haris membandingkan dengan program sosial yang sudah lama berjalan, yang masih menghadapi persoalan tata kelola. "Sejumlah program kerakyatan seperti BLT, Bansos Beras, dan subsidi pupuk, gas, dan solar, masih mengalami penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran," ujarnya.

Ia menekankan bahwa program baru tentu membutuhkan proses perbaikan. "Apalagi program yang baru dirintis oleh Presiden Prabowo dan baru berjalan satu tahun lebih, tentu masih membutuhkan perbaikan pada tata kelola," kata Haris.

Haris juga menggambarkan kondisi global yang terdampak krisis energi. "Banyak negara terdampak benturan geopolitik, mengalami krisis energi, hingga rakyat harus berjalan kaki karena transportasi tidak beroperasi akibat kekurangan pasokan energi," ucapnya.

Di sisi lain, Indonesia masih relatif aman dari krisis energi. "Kita bersyukur, berkat kerja keras Presiden Prabowo, pasokan energi di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau," ujar Haris.

Ia menekankan risiko kelangkaan energi terhadap masyarakat. "Jika terjadi kelangkaan BBM seperti di sejumlah negara, distribusi pangan dan sembako bisa terganggu, bahkan kelaparan bisa menimpa rakyat," katanya.

Haris menutup dengan ajakan persatuan untuk menghadapi tantangan global. "Kita mesti berjuang bersama agar selamat menghadapi destabilisasi geopolitik dan ancaman perang dunia," ujar aktivis 1998 ini.