RRI.Co.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengevaluasi ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di kawasan perhutanan. Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 8 April 2026.

Kepala Negara menegaskan dirinya menerima laporan mengenai kegiatan pertambangan yang bermasalah. Terutama yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, dan kawasan perhutanan lainnya.

"Ini ada ratusan pertambangan atau IUP yang tidak jelas di hutan lindung dan hutan-hutan lainnya,” ujarnya menegaskan. “Karena itu, saya memerintahkan Menteri ESDM segera evaluasi dan kalau tidak jelas cabut semua IUP itu.”

Presiden menuturkan berbagai temuan itu telah diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan Kemenhut. Hasilnya, menurut Kepala Negara, banyak ditemukan kegiatan pertambangan yang belum mengantongi izin penebangan kayu.

Presiden selanjutnya menyatakan penertiban IUP harus segera dilakukan tanpa tebang pilih. Menurut Kepala Negara, tidak ada toleransi bagi perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan tanpa IUP yang jelas.

“Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok itu nomor keberapa,” ujarnya menegaskan. “Tidak ada rasa kasihan sekarang, kami hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.”

Mendapatkan instruksi langsung dari Presiden, Bahlil lalu menyatakan kesiapannya dan meminta waktu dua minggu. “Dua minggu saya akan laporkan,” ujarnya.

Namun, Presiden meminta Menteri ESDM untuk bekerja lebih cepat. “Enak saja, satu minggu sudah selesai,” kata Presiden yang disambut Bahlil dengan ucapan “siap”.