RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kenaikan harga avtur tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Kepala Negara menegaskan agar ongkos ibadah haji tersebut tetap stabil meskipun harga bahan bakar pesawat dunia meningkat.

Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan kebijakan terbaru itu di Jakarta pada Rabu, 8 April 2026. Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya perjalanan tersebut justru harus mengalami penurunan mencapai angka Rp2.000.000 dibandingkan sebelumnya.

"Keputusan Presiden memerintahkan kepada kami bahwasanya tidak boleh dibebankan kepada jemaah. Kondisi force majeure ini kita tunggu dari, misalnya, dari Pemerintah Saudia, termasuk juga nanti kita lihat kondisi lainnya," kata Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pemerintah pusat menyiapkan skema subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menanggung lonjakan harga avtur. Penambahan anggaran yang direncanakan pemerintah tersebut mencapai angka Rp1,77 triliun untuk membantu jemaah dalam proses pelaksanaan haji.

"Malah justru Presiden memutuskan kenaikan-kenaikan itu akan ditanggulangi oleh APBN. Kita bicara dengan BPKH terkait dengan pengelolaan keuangan haji," ujarnya.

Maskapai Garuda Indonesia sebelumnya telah mengusulkan adanya kenaikan tarif penerbangan mencapai Rp7,9 juta bagi setiap jemaah. Perusahaan Saudi Airlines turut mengajukan kenaikan biaya sebesar USD 480 atau setara dengan Rp8.000.000 bagi masing-masing orang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga memberikan kepastian bahwa negara akan melindungi ekonomi masyarakat terdampak kenaikan avtur. Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan dana penuh untuk 220 ribu orang jemaah yang berangkat ke tanah suci.

"Hal tersebut akan ditanggung pemerintah sehingga masyarakat yang berangkat haji tidak terbebani kenaikan avtur. Di tengah naiknya harga avtur dunia, Presiden Prabowo memastikan untuk biaya haji tahun 2026 tidak akan naik," kata Teddy.

Lembaga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga melakukan perhitungan matang mengenai mekanisme penambalan dana dari negara.