RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menilai penanganan bencana perlu perspektif inklusif hingga desa agar kebutuhan perempuan dan anak terpenuhi. Wamen PPPA, Veronica Tan menyebut program bantuan pemerintah pusat sudah cepat berjalan, namun pemahaman inklusivitas di tingkat desa masih terbatas.

“Ketika terjadi bencana kita melihat ada banyak program bantuan dari pemerintah, mulai dari BNPB, Satgas hingga Kemendagri. Tapi ketika sampai di kepala desa, kita menemukan tidak semua memiliki perspektif inklusif dalam melihat kebutuhan korban,” kata Veronica Tan saat memberikan sambutan dalam acara Lokarya Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan, Kemandirian dan Resilliensi Nasional di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Ia menjelaskan data dan kebutuhan korban banyak berasal dari tingkat komunitas sehingga kebijakan penanganan bencana harus menggali informasi masyarakat. Menurutnya, pendekatan tidak cukup hanya top-down, tetapi juga perlu partisipasi masyarakat agar solusi yang diambil sesuai kondisi lapangan.

“Penanganan bencana memang membutuhkan pendekatan top-down. Tetapi kita juga harus menggali dari bawah karena sumber data dan evidence itu semua ada di tingkat komunitas,” ucap Veronica.

Ia mengaku banyak menemukan tenda pengungsian yang belum memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan anak saat meninjau lokasi bencana. Namun di tengah keterbatasan tersebut, ia melihat munculnya solusi dari masyarakat, khususnya dari kelompok perempuan.

“Ada dapur komunitas yang digerakkan perempuan. Mereka bahkan datang kepada kami sambil menangis, membawa microgreen yang mereka tanam sendiri sebagai sumber protein,” ucap Veronica mengungkapkan.

Sementara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati.

“Perempuan perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga termasuk dalam penyusunan SOP di setiap tahapan penanggulangan bencana,” kata Raditya.

Jati menekankan pemberdayaan perempuan perlu diperkuat dalam forum kebencanaan dari pusat hingga komunitas keluarga. Menurutnya keterlibatan perempuan bukan sekadar kesetaraan, tetapi strategi penting membangun ketahanan masyarakat menghadapi risiko bencana.

“Kami yakin kepemimpinan perempuan bukan hanya soal kesetaraan. Tetapi strategi kunci membangun resiliensi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.