RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard menilai ketahanan nasional sejatinya dibangun dari keluarga yang banyak ditopang oleh peran perempuan. Namun, menurutnya, perempuan masih sering berada di luar pusat pengambilan keputusan pembangunan.

“Ketahanan nasional sering kita bayangkan dibangun dari atas, padahal kenyataannya dibangun dari bawah, dari keluarga. Dan ketahanan keluarga itu hampir selalu bertumpu pada perempuan,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard saat memberikan sambutan dalam acara Lokarya Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan, Kemandirian dan Resilliensi Nasional Rabu, 8 April 2026.

Ia menilai terdapat paradoks pembangunan karena perempuan menjadi tulang punggung saat krisis, tetapi jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, kondisi itu bukan sekadar ketimpangan sosial, melainkan menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem pembangunan nasional.

“Perempuan adalah tulang punggung saat krisis, tetapi bukan pusat dalam pengambilan keputusan. Perempuan juga yang paling terdampak, tetapi sering kali paling tidak didengar,” ucap Febrian.

Menurut Febrian, kebijakan pembangunan yang tidak memasukkan perspektif perempuan berisiko kehilangan separuh realitas sosial. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak mampu menjawab krisis secara utuh.

Ia menegaskan kesetaraan gender bukan sekadar agenda tambahan dalam pembangunan nasional. “Kesetaraan gender bukan pelengkap, tetapi prasyarat keberhasilan pembangunan,” ucapnya.

Sementara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya peran perempuan dalam penanganan bencana. Khususnya di tingkat keluarga dan komunitas.

“Perempuan sering menjadi responden pertama di keluarga dan komunitas serta penggerak solidaritas sosial dalam penanganan bencana. Perempuan juga menjadi tulang punggung masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana di berbagai daerah terdampak,” kata Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati.

Menurutnya, pendekatan yang melibatkan kepentingan perempuan akan membuat kebijakan penanggulangan bencana lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Karena itu, BNPB berkomitmen memperkuat integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan implementasi penanganan bencana.

“Upaya ini dilakukan melalui integrasi perspektif gender dalam perencanaan kebijakan hingga penilaian risiko bencana. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi krisis dan bencana,” ujar Jati.