RRI.CO.ID, Jakarta - Sustainable Finance Manager WWF Indonesia Risyad Tri Setiaputra menyatakan kesenjangan pembiayaan hutan Indonesia mencapai lima miliar dolar per tahun. Ia menegaskan ketimpangan aliran dana positif dan negatif menunjukkan tantangan besar dalam mencapai target keberlanjutan lingkungan Indonesia saat ini.

“Kondisi ini menunjukkan pembiayaan yang merusak hutan jauh lebih besar dibandingkan dana konservasi yang tersedia saat ini. Jika tidak segera diperbaiki maka target lingkungan nasional akan semakin sulit dicapai,” ujar Risyad dalam kegiatan diskusi wwf menutup celah pembiayaan hutan di Indonesia, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Berdasarkan kajian WWF dan CSF aliran dana positif untuk hutan tercatat sekitar dua ratus empat puluh empat juta dolar per tahun. Sementara itu aliran dana negatif mencapai tiga koma empat miliar dolar yang sebagian besar berasal dari sektor swasta berbasis lahan.

Indonesia Director CSF Indonesia Desta Pratama menilai ketimpangan tersebut menunjukkan sistem pembiayaan belum berpihak pada keberlanjutan pengelolaan hutan Indonesia saat ini. Ia menegaskan kondisi ini mencerminkan perlunya perubahan arah kebijakan investasi yang lebih mendukung keberlanjutan lingkungan nasional saat ini.

“Perlu ada pergeseran investasi agar lebih mendukung kegiatan ramah lingkungan serta mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan saat ini. Langkah tersebut penting untuk memastikan pembiayaan mendukung perlindungan hutan dan keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang,” kata Desta.

Hasil analisis studi menunjukkan kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target kebijakan kehutanan nasional mencapai lima koma tiga miliar dolar per tahun. Kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan besar karena pembiayaan tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal sektor kehutanan nasional.

“Transformasi sistem keuangan menjadi penting melalui penguatan instrumen seperti obligasi hijau serta pengembangan pasar karbon yang kredibel saat ini. Selain itu transparansi dan manajemen risiko lingkungan harus diperkuat dalam sistem pembiayaan nasional,” ujar Risyad menambahkan.

Kedua narasumber berharap sinergi pemerintah sektor swasta dan masyarakat dapat mempercepat perbaikan pembiayaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung pencapaian target iklim sekaligus menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat luas.