RRI.CO.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan menegaskan pentingnya pengawasan dalam implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027. Penguatan pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan seluruh pihak dalam ekosistem angkutan logistik nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyebut pemerintah perlu terlibat sejak awal dalam proses pengawasan sistematis. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih konsisten dan efektif di lapangan.

Menurut Aan, pengawasan tidak hanya dilakukan di jalan tetapi dimulai dari titik pemuatan barang. Pengawasan tersebut kemudian diperkuat dengan deteksi digital, integrasi data, serta penegakan hukum terpadu.

Ia menjelaskan bahwa seluruh pihak dalam proses distribusi logistik harus berada dalam sistem pengawasan yang terintegrasi. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan dapat ditegakkan secara menyeluruh tanpa pengecualian.

“Penanganannya harus menyeluruh dari hulu ke hilir sehingga pendekatannya bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya. Dengan roadmap dan sistem yang sedang kami bangun, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi,” kata Aan di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Aan menambahkan bahwa rencana aksi menyeluruh serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Seluruh kementerian, lembaga, serta stakeholder diharapkan berkontribusi aktif dalam mendukung kebijakan tersebut.

Ia optimistis target Zero Over Dimension Over Load 2027 dapat tercapai melalui komitmen bersama semua pihak. Keyakinan tersebut didasarkan pada kesiapan roadmap serta sinergi yang terus diperkuat antar stakeholder terkait.

“Komitmen dari seluruh kementerian/lembaga, operator atau pemilik barang, dan seluruh lapisan masyarakat ini penting sebagai titik awal semangat merealisasikan Zero ODOL. Mudah-mudahkan dengan roadmap yang kita buat dan komitmen yang sama dari seluruh stakeholder, saya optimis pada 2027 Zero ODOL dapat tercapai,” ujarnya.