Pemerintah Siapkan Ratusan Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Tiga Tahun

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp100,2 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana melalui program lintas kementerian selama tiga tahun ke depan. Program ini menjadi bagian dari rencana induk pemulihan yang telah disinkronkan antara usulan daerah dan kementerian/lembaga.

“Proses penyelarasan usulan dilakukan selama sekitar tiga bulan. Bulan ini kita mencoba mensinkronkan antara usulan daerah yang hampir mencapai Rp200 triliun dengan usulan rencana kerja dari kementerian lembaga yang hampir mencapai sekitar Rp98 triliun,” kata Deputi Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Ia menjelaskan total kebutuhan pembiayaan indikatif dalam rencana induk pemulihan sebenarnya mencapai sekitar Rp120 triliun. Namun, dari jumlah tersebut sekitar Rp100,2 triliun akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga dalam periode tiga tahun.

“Secara total memang alokasi dari kebutuhan pembiayaan indikatif dari rencana induk ini mencapai Rp120 triliun. Tapi untuk dilaksanakan kementerian lembaga itu ada Rp100,2 triliun yang akan dilaksanakan selama tiga tahun,” ujarnya.

Pada tahun pertama, pemerintah menargetkan percepatan pelaksanaan program pada 2026 dengan kebutuhan pembiayaan mendekati Rp40 triliun. Ia juga menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mendorong penggunaan mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Untuk tahun pertama 2026, kami akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan agar ABT dapat mempercepat pelaksanaan program pemulihan. Nilai pembiayaan yang didorong melalui mekanisme tersebut diperkirakan mendekati Rp40 triliun untuk mendukung percepatan program prioritas,” ucapnya.

Medrilzam menambahkan terdapat 23 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia segera membagikan informasi pagu anggaran agar kementerian dan lembaga dapat menindaklanjuti usulan pendanaan ke Kementerian Keuangan.

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi prioritas utama. Khususnya dalam proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

“Tadi sudah kami sampaikan, huntap adalah menjadi prioritas yang paling penting. Karena masyarakat kita harapkan tidak terlalu lama di hunian sementara,” kata Tito.

Ia menyebut pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) di sejumlah wilayah terdampak. Tito mengaku telah meninjau langsung beberapa lokasi, termasuk Desa Sekomor yang dihuni sekitar 26 kepala keluarga.

“Saya mendatangi langsung yang di Desa Sekomor, ada lebih kurang 26 KK di sana, tapi sudah mulai dibangunkan huntara. Saya melihat sendiri sudah dibangunkan huntara in situ oleh BNPB,” ujarnya.

Di Kecamatan Sekerak dan Aceh Tamiang, Tito menyebut sebanyak 163 unit huntara juga telah dibangun dan hanya menunggu penyediaan listrik serta air bersih. Menurutnya, meskipun aktivitas pemerintahan dan ekonomi masyarakat mulai berjalan kembali, masih banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki secara permanen.

“Karena luas sekali dan kompleks masalahnya. Sawah, tambak, jalan yang harus dipermanenkan, jembatan yang harus dipermanenkan,” kata dia.