Mendagri Sebut Pemulihan Pascabencana Sumatera Terus Tunjukkan Kemajuan

  • 07 Apr 2026 07:53 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah Indonesia menyatakan proses pemulihan daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra menunjukkan kemajuan signifikan.
  • Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut dapat berjalan bertahap hingga tiga tahun ke depan

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan proses pemulihan daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra menunjukkan kemajuan signifikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian.

“Untuk Sumatera Barat relatif paling cepat. Dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak, dan 13 di antaranya sudah berjalan relatif lancar,” kata Tito Karnavian dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.



Menurut Tito, pemulihan daerah terdampak bencana mulai terlihat dari berfungsinya pemerintahan, infrastruktur jalan dan jembatan, serta layanan kesehatan pendidikan. Selain itu, indikator lainnya mencakup pemulihan ekonomi masyarakat, ketersediaan listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi.

“Di Aceh juga sudah ada yang mendekati normal, tetapi beberapa daerah masih perlu penanganan intensif. Seperti di Kota Aceh Tamiang,” kata Tito.

Dalam penanganan pengungsi, Tito menyebut pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara. Sekaligus pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

“Huntap menjadi prioritas yang paling penting agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara. Pemerintah juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat,” ucap Tito.

Karena itu, pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut dapat berjalan bertahap hingga tiga tahun ke depan. Ia mengapresiasi kerja sama berbagai kementerian dan lembaga yang bergerak cepat menangani kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak.

“Memang masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, mulai dari normalisasi sungai hingga pemulihan lahan pertanian dan tambak yang rusak akibat bencana. Masalahnya luas dan kompleks, sehingga dibuat rencana induk oleh BNPB untuk pemulihan selama tiga tahun,” ujar Tito menutup.

Sebelumnya, Menko PMK Pratikno menilai pendataan korban dan kerusakan menjadi salah satu langkah krusial dalam penanganan bencana. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi situasi darurat tersebut.

"Kita sama-sama melakukan tindakan awal untuk menghadapi kedaruratan ini dan terima kasih bapak ibu sudah melakukannya dan mohon untuk terus dilakukan sebagaimana tadi sudah disampaikan ini pentingnya pendataan. Pentingnya untuk pencarian dan evakuasi korban," kata Pratikno.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....