RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono mengingatkan, penguatan sektor pangan biru harus dibarengi dengan modernisasi perikanan yang inklusif. Modernisasi sektor perikanan, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan.

"Mulai dari pelatihan teknologi tangkap, pengolahan hasil laut, hingga digitalisasi pemasaran. Semuanya penting agar nelayan kita kuat, mandiri, dan mampu bersaing,” kata politikus PKS ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Selain itu, Riyono menegaskan, pentingnya perlindungan sosial bagi nelayan. Perlindungan sosial itu, seperti jaminan asuransi kecelakaan kerja, perlindungan saat cuaca ekstrem, serta kepastian hukum dalam wilayah tangkap.

Oleh karenanya, menurutnya, keberpihakan kebijakan terhadap nelayan bukan hanya soal ekonomi. Tetapi juga, menyangkut keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

“Nelayan kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan nelayan yang kuat dan ekosistem pangan biru yang terbangun dengan baik," ucap Riyono.

Jika semua kebutuhan neyalan terpenuhi dan tidak ada lagi kekurangan, ia meyakini, Indonesia bisa semakin berdaulat. Yaitu, berdaulat secara pangan dan ekonomi di sektor maritim

"Momentum Hari Nelayan Nasional (2026) ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan. Terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan Indonesia secara berkelanjutan," ujar Riyono.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah nelayan Indonesia tahun 2024 sekitar 3,2 juta orang. Sebagian besar, merupakan nelayan kecil dan tradisional.

Sementara itu, sektor kelautan dan perikanan yang di dalamnya termasuk aktivitas nelayan memberikan kontribusi sekitar 2,6–2,8 persen. Yakni, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2025.

Adapun pada tahun 2025, Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di angka 103,86. Nilai ini, meningkat dari tahun 2024 namun masih di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya.