Banggar DPR RI Tak Setuju Subsidi BBM Dikurangi

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tidak setuju terkait usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) demi menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah sebaiknya memperketat mekanisme penyaluran subsidi agar tidak salah sasaran.

“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju," ujar Said kepada wartawan di kompleks parlemen DPR RI, Jakarta, Senin, 6 April 2026. Ia juga menekankan, kebijakan yang lebih tepat dengan memastikan subsidi LPG 3 kilogram benar-benar tepat sasaran.

"Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kilogram itu harus tepat sasaran, targeted,” katanya. Menurut Said, pemerintah perlu memperketat mekanisme penyaluran subsidi agar tidak salah sasaran.

Ia mencontohkan penggunaan teknologi. Seperti sidik jari atau retina mata bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.

“Caranya bukan sekadar pemerintah punya data sentral. Tapi juga dilakukan verifikasi seperti sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak mendapatkan tabung LPG 3 kilogram,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan perhitungan Banggar, jumlah penerima subsidi saat ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Dari sekitar 8,6 juta orang yang tercatat, hanya sekitar 5,4 juta yang dinilai benar-benar sesuai kriteria penerima subsidi.

“Dari 8,6 juta, kalau mau tepat sasaran, tabung 3 kilogram itu hanya 5,4 juta cukup,” katanya. Said menilai kenaikan harga minyak global memang berdampak luas.

Namun, hal itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi subsidi bagi masyarakat miskin. Terlebih, harga BBM yang nonsubsidi juga belum ada kenaikan.

“Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik?. Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Ia berpendapat, jika pemerintah ingin melakukan penyesuaian harga energi, sebaiknya difokuskan pada BBM non-subsidi yang memang dijual mengikuti harga keekonomian. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan dampak inflasi.

“Kalau mau diotak-atik, yang dijual di pasar dengan harga keekonomian lebih masuk akal. Itu pun harus dihitung dampak inflasinya, karena sekali naik dampaknya ke mana-mana,” kata Said.