RRI.CO.ID, Jakarta – BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Indonesia. Kondisi ini diperkirakan terjadi pada periode 6 hingga 9 April 2026 sehingga memerlukan kewaspadaan lebih dini.

BMKG menjelaskan pola angin di wilayah utara Indonesia umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut. Sementara itu, wilayah selatan didominasi angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan relatif serupa.

"Kecepatan angin di kedua wilayah tersebut berkisar antara 2 hingga 20 knot selama periode pemantauan berlangsung. Angin dengan kecepatan tertinggi terpantau di Samudra Hindia selatan Jawa dan Samudra Pasifik utara Papua," dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Kondisi tersebut memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah wilayah perairan Indonesia secara signifikan. Gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di berbagai perairan terbuka.

Wilayah terdampak meliputi Samudra Hindia barat Aceh hingga perairan selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Selain itu, potensi serupa juga terjadi di Laut Maluku dan Samudra Pasifik utara Papua.

BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan aktivitas pelayaran masyarakat. Risiko tersebut terutama dirasakan nelayan dan kapal dengan ukuran tertentu di wilayah terdampak.

Perahu nelayan berisiko jika kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang melampaui 1,25 meter. Kapal tongkang dan kapal ferry memiliki batas aman berbeda terhadap kondisi angin dan gelombang.

Selain itu, kapal besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar memiliki batas aman lebih tinggi. Namun demikian, kondisi cuaca ekstrem tetap perlu diwaspadai oleh seluruh pelaku pelayaran.

BMKG mengimbau masyarakat pesisir dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Pemantauan kondisi cuaca dan gelombang laut perlu dilakukan secara berkala sebelum beraktivitas.

Selain itu, masyarakat diminta terus mengikuti informasi resmi BMKG melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia. Langkah ini penting sebagai upaya mitigasi risiko terhadap potensi bahaya di wilayah perairan.