RRI.CO.ID, Jakarta - Indonesian Audit Watch (IAW) menilai pengawasan internal di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perlu ditingkatkan. Penilaian ini mengacu pada temuan audit yang menunjukkan masih banyak rekomendasi belum ditindaklanjuti secara optimal.

Berdasarkan data tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tercatat 1.305 rekomendasi belum tuntas atau tidak sesuai. Total nilai temuan tersebut mencapai sekitar Rp2,6 triliun.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus mengatakan, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengendalian internal. “Kalau ribuan rekomendasi belum selesai, ini menjadi sinyal bahwa pengawasan perlu diperbaiki,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (4 April 2026).

Ia menjelaskan, dalam praktik audit, tindak lanjut rekomendasi menjadi indikator penting efektivitas pengawasan. Temuan yang berulang dari tahun ke tahun juga dinilai menunjukkan akar persoalan belum sepenuhnya terselesaikan.

“Perbaikan tidak cukup di permukaan. Perlu pembenahan yang menyasar akar masalah agar tidak terus berulang,” kata Iskandar.

Selain itu, IAW juga menyoroti pentingnya kejelasan dalam proses pemulihan kerugian negara. Menurutnya, transparansi dalam tindak lanjut akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Nilai temuan cukup besar, sehingga perlu kejelasan sejauh mana tindak lanjutnya, baik dari sisi pengembalian maupun proses lanjutan,” ucapnya.

IAW menilai pengawasan internal yang kuat menjadi kunci untuk mencegah potensi kebocoran anggaran. Untuk itu, diperlukan langkah evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan saat ini.

“Penguatan pengawasan internal penting agar sistem keuangan negara berjalan lebih akuntabel dan berkelanjutan,” tuturnya.

IAW mendorong adanya evaluasi dan perbaikan sistem secara komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola keuangan negara semakin baik ke depan.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan evaluasi internal menyeluruh pada awal April 2026.

Evaluasi mencakup perombakan jabatan dari level eselon I hingga Pejabat Pembuat Komitmen.

Langkah ini diambil menyusul temuan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius dalam pembenahan tata kelola di lingkungan kementerian.

Selain itu, terdapat indikasi jaringan kekuasaan internal yang dinilai sulit tersentuh.

Situasi ini diperkuat dengan pengunduran diri dua direktur jenderal dalam waktu berdekatan.