RRI.CO.ID, Jakarta – Ikatan Keluarga Besar Papua menyatakan dukungannya terhadap senator DPD RI, Paul Finsen Mayor. Menurut mereka, rencana pemanggilan hingga kemungkinan pemberian sanksi kepada Paul Finsen merupakan langkah yang perlu dikaji ulang.

“Dia menyampaikan aspirasi oleh masyarakat di Tanah Papua. Mereka bangga karena baru kali ini Paul Finsen Mayor bisa bersuara,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Kepulauan Papua (DPP IKBP), Ali Law E, di Jakarta, Sabtu, 4 April 2026.

Karena itu, pihaknya mengimbau pimpinan DPD RI melalui Badan Kehormatan agar mengkaji kembali rencana pemanggilan tersebut. Ia juga berharap DPD tidak bertindak sebagai eksekutor, melainkan menjadi fasilitator dalam menyelesaikan persoalan.

Kemudian, seorang pemuda Papua, Ami Epres Maling, menilai isu-isu pembangunan di Papua masih menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat. Salah satunya terkait rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit serta aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat.

Ia menilai sikap Paul Finsen Mayor yang menyuarakan persoalan tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Papua. Hal serupa dikatakan oleh Ketua Komunitas Papua Jakarta, Yan Piet Sada.

Dirinya menolak apabila polemik tersebut langsung diproses melalui sidang etik tanpa melalui dialog terlebih dahulu. “DPD RI sebaiknya memanggil pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk klarifikasi dan dialog secara konstruktif,” ucapnya.

“Kami mewakili keluarga Papua yang ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sangat setuju dengan apa yang disampaikan Paul Finsen Mayor,” kata perwakilan Komunitas Papua Kelapa Gading, Theis Antaribaba.

Theis menilai pernyataan senator tersebut bertujuan mendorong adanya evaluasi terhadap kinerja lembaga MRP di Tanah Papua. Khususnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Senada dengan Theis, hal serupa juga dikatakan perwakilan Forum Komunikasi Masyarakat Papua, Benny Maran. “Jadi saya kira sebenarnya dikoreksi oleh Finsen Mayor, itu tepat sekali,” katanya.

Ali menyarankan agar pihak-pihak dapat berdialog dan mencari penyelesaian secara adat. “Pada akhirnya tujuannya sama, yaitu untuk pembangunan Papua, bukan untuk kepentingan pribadi,” ucapnya.