Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola RSUD Yowari Papua

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah pusat bersama Pemprov Papua dan Pemkab Jayapura bergerak cepat membenahi layanan kesehatan di Papua. Fokus utama diarahkan pada perbaikan tata kelola RSUD Yowari yang selama ini menghadapi berbagai persoalan krusial.

Langkah konkret disepakati melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan. Upaya ini menjadi bagian dari percepatan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Papua secara menyeluruh.

"Sesuai hasil rapat lanjutan, kami melihat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan sangat baik. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi kunci percepatan perbaikan layanan kesehatan di Papua," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Rabu, 1 April 2026.

Ribka menyampaikan apresiasi atas sinergi kuat antarinstansi dalam pembenahan tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam memperbaiki manajemen dan tata kelola rumah sakit.

Rapat koordinasi digelar secara daring dari Kantor Kemendagri Jakarta dan dipimpin langsung oleh Wamendagri. Hadir dalam rapat Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan Gubernur Papua Mathius Fakhiri.

Turut hadir Pemkab Jayapura, Direktur RSUD Yowari, serta anggota BP3OKP Papua dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Rapat ini membahas langkah strategis menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di RSUD Yowari.

Dalam rapat terungkap sejumlah persoalan serius yang terjadi di RSUD Yowari. Pasien bahkan dilaporkan tertahan hingga lima hari di Instalasi Gawat Darurat.

Selain itu, ditemukan masalah sanitasi, kebersihan, serta penanganan pasien yang belum sesuai protokol. Koordinasi rujukan antar rumah sakit juga dinilai masih lemah dan perlu pembenahan segera.

Menanggapi hal itu, Kementerian Kesehatan siap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola rumah sakit. RSUP Dr Sardjito ditugaskan untuk memimpin proses pembenahan tersebut secara komprehensif.

Evaluasi mencakup aspek keuangan, pelayanan medik, sumber daya manusia, hingga operasional rumah sakit. Termasuk penguatan pendidikan dan penelitian sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Pemerintah juga membuka peluang bantuan alat kesehatan dan pelatihan bagi tenaga medis di Papua. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan RSUD Yowari secara berkelanjutan.

Pemprov Papua menegaskan komitmen membenahi persoalan dari akar melalui berbagai program strategis. Salah satunya dengan menggandeng rumah sakit swasta dan TNI untuk distribusi pasien.

Selain itu, kerja sama dengan Universitas Cenderawasih didorong untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Langkah ini dinilai penting guna menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan di Papua.

Rencana pembangunan rumah susun bagi tenaga kesehatan dan keluarga pasien juga disiapkan pemerintah daerah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta daya tarik tenaga medis bertugas di Papua.

Di sisi lain, persoalan lahan menjadi perhatian utama dalam pembangunan infrastruktur pendukung rumah sakit. Pemerintah meminta penyelesaian sertifikat tanah RSUD Yowari dapat dituntaskan dalam tahun ini.

Hal ini penting agar pembangunan sarana dan prasarana tidak terhambat ke depan. Pemerintah pusat menegaskan akan terus mengawal proses tersebut secara intensif.

Dalam aspek keamanan, Polres Jayapura menempatkan personel di area rumah sakit. Pos pengamanan juga didirikan untuk mengantisipasi gangguan ketertiban di lingkungan RSUD.

Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan pasien terkait gangguan dari oknum sekitar rumah sakit. Keamanan menjadi bagian penting dalam menjamin kenyamanan pelayanan kesehatan.

Dari sisi jaminan kesehatan, pemerintah melakukan penyesuaian data penerima bantuan sosial. Reaktivasi peserta BPJS Kesehatan juga terus diupayakan bagi masyarakat terdampak.

Kementerian Dalam Negeri memastikan akan terus mengawal perbaikan layanan kesehatan di Papua. Seluruh kendala teknis di lapangan akan disisir untuk memastikan pelayanan semakin optimal.