RRI.CO.ID, Jakarta - Sekjen Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menyebut kebijakan efisiensi perjalan dinas berdampak pendapatan sektor perhotelan. Tak main-main dari kebijakan tersebut berpotensi memangkas pendapatan hingga 80 persen.

Pasalnya, kata dia, selama ini pendapatan hotel, khususnya yang ada di daerah, 90 persennya di topang oleh kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan lainnya dari instansi pemerintah pusat dan daerah. “Jadi kalau ada efiseinsi perjalanan dinas bisa dibayangkan bagaimana pengaruhnya terhadap sektor perhotelan," katanya dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Jumat, (3/4/2026).

Sementara, katanya, hotel-hotel yang ada di Jakarta mungkin tidak akan terdmpak signifikan. “Pemerintahan pusatnya di Jakarta, jadi hotel-hotel masih bsia mendapatkan income dari kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, dan Exhibitions), serta restoran yang ada dalam hotel,” ucapnya.

Jika dampaknya signifikan, kata Maulana, mau tak mau upaya efisiensi oleh manajemen hotel di daerah. “Perumahan dan PHK karyawan bisa jadi tak bisa dihindari oleh pengelola hotel,” katanya.

Pasalnya, kata dia, efisiensi lainnya tak akan berdaampak besar terhadap penghematan biaya operasional hotel. Contohnya, ujar dia, efiseinsi matikan listrik bagi kamar tak terisi tak akan efektif, karena hotel tetap saja harus membayar abodemen listrik hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya.

“PHRI berharap pemerintah juga memikirkan bagaimana solusi menyelamatkan sektor perhotelan. Kami masih dalam pemulihan untuk bangkit akibat dampak dari Covid-19, dan kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya,” katanya.

Pemerintah akan menerapkan efisiensi mobilitas dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas dengan pengecualian untuk operasional dan kendaraan listrik. Adapun efisiensi perjalan dinas di dalam negeri hingga 50 persen, sedangkan luar negeri hingga 70 persen.