RRI.CO.ID, Jakarta - Peran strategis industri hulu minyak dan gas bumi (migas) memiliki dampak berganda (multiplier effect) hasil dari aktivitas operasionalnya. Terlebih, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasalnya, bukan hanya terhadap penerimaan negara melalui pajak masuk. Akan tetapi, peningkatan pendapatan daerah hingga menciptakan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina, Rinto Pudyantoro menjelaskan kontribusi industri hulu migas terhadap daerah dapat dilihat dari berbagai komponen utama. Seperti Dana Bagi Hasil (DBH), penerimaan pajak (PBB Migas), serta kontribusi melalui Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagai contoh, sambung Rinto, pada tahun 2023, Provinsi Riau menerima DBH Migas sebesar Rp3,6 triliun dan PBB Migas sebesar Rp3,9 triliun. “Seringkali muncul persepsi bahwa keberadaan industri migas tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar," ujarnya, Kamis 2 Maret 2026.

Padahal, ucap Rinto dalam acara Media Education IPA, jika dilihat secara komprehensif, industri ini justru memberikan dampak ekonomi yang sangat besar dan berlapis bagi daerah. Selain itu, aktivitas operasional wilayah kerja (WK) migas juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui belanja barang dan jasa serta keterlibatan pelaku usaha daerah.

Lebih lanjut, dampak berganda juga tercermin dari kontribusi sektor migas terhadap pengembangan industri turunan, penyediaan energi untuk kebutuhan domestik seperti pembangkit listrik. Serta pembangunan fasilitas umum yang mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Program tanggung jawab sosial perusahaan sepertk CSR dan pengembangan masyarakat (PPM) juga menjadi bagian penting dalam memperkuat dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. “Multiplier effect industri hulu migas tidak hanya berhenti pada penerimaan negara, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor, termasuk tenaga kerja lokal, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah secara keseluruhan,” ucap Rinto.

Rinto juga menyoroti kontribusi sektor migas terhadap penerimaan negara berupa pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan data, PBB nasional mencapai Rp24,01 triliun pada tahun 2022.

Dari jumlah tersebut, PBB Migas mencapai Rp13,711 triliun atau melebihi 50 persen dari pendapatan PBB nasional. Meski demikian, Rinto mengakui tantangan utama terletak pada keputusan pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana yang diperoleh tersebut.

"Karena besarnya penerimaan DBH Migas dan PBB Migas tidak berdampak langsung pada kesejahteraan daerah. Jika pemerintah daerah bisa tepat membelanjakan dana tersebut untuk pembangunan maka hal itu dapat memberikan manfaat ekonomi yang

besar bagi masyarakat," kata dia.

Ditengah penurunan produksi migas, Rinto menegaskan industri hulu migas

tetap memiliki peran penting sebagai penopang perekonomian baik nasional maupun daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George N.M. Simanjuntak menegaskan kontribusi industri hulu migas tidak hanya tercermin melalui produksi migas dan penerimaan negara. Tetapi juga melalui berbagai instrumen ekonomi dan sosial yang berkontribusi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hal itu mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), hingga program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM). Kemudian yang pada akhirnya turut mendorong terciptanya 'multiplier effect' bagi perekonomian.

“Selama ini kontribusi industri hulu migas hanya dari sisi penerimaan negara dan produksi saja. Padahal, jika dilihat secara utuh, terdapat berbagai efek berganda, mulai dari DBH hingga PPM," ujarnya.

Semua, sambung George, berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan operasi proyek hulu migas. Oleh karena itu, PPM harus dipahami sebagai bagian integral dari instrumen kontribusi industri, atau investasi sosial jangka panjang.

Diketahui, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengaku pemerintah melalui Ditjen Migas terus berkomitmen menerapkan beberapa langkah strategis guna menghadapi tantangan penurunan produksi minyak nasional. Ini dilakukan dengan memacu aktivitas di sektor hulu migas melalui tiga strategi utama yaitu optimalisasi teknologi, reaktivasi sumur tua atau 'idle' dan percepatan eksplorasi di wilayah Timur Indonesia.

Dia juga menyatakan pemerintah melalui Ditjen Migas Kementerian ESDM terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan target 'lifting' migas. Tujuanya mewujudkan ketahanan energi nasional dan menghadapi beberapa tantangan kegiatan usaha hulu migas.

Tentunya, dalam mencapai target produksi antara lain seperti 'natural decline,

unplanned shutdown', kondisi alam. Seperti cuaca ekstrim, lokasi WK di remote area serta masalah pembebasan lahan.

Laode memaparkan per Januari 2026, pemerintah telah menyiapkan 110 area potensi Wilayah Kerja (WK) migas baru. Seluruhnya mencakup sumber daya konvensional maupun non-konvensional.

“Dari 110 area potensi WK tersebut, 19 area telah diminti atau laku, 39 area dalam tahap joint study dan 52 area potensi lainnya. Area ini mencakup potensi konvensional maupun non-konvensional seperti 'shale gas' dan 'coal bed methane',” kata dia.