GELIAT membara dan penuh keyakinan, terpancar dari dukungan para pelaku industri disektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Tekad kuat merealisasikan swasembada energi nasional ini, hanya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bukan sekedar perasaan optimistis, namun peran strategis yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya ketahanan dan kemandirian energi, sekaligus pemerataan manfaat pembangunan hingga ke daerah.

Ikrar ini dikumandangkan menjelang penyelenggaraan IPA Convention & Exhibition (IPA Convex) ke-50 para pelaku industri di sektor hulu migas. Terutama Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George N.M. Simanjuntak.

Dia juga menegaskan kontribusi industri hulu migas tidak hanya tercermin melalui produksi migas dan penerimaan negara. Tetapi juga melalui berbagai instrumen ekonomi dan sosial yang berkontribusi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hal itu mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), hingga program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM). Kemudian yang pada akhirnya turut mendorong terciptanya 'multiplier effect' bagi perekonomian.

“Selama ini kontribusi industri hulu migas hanya dari sisi penerimaan negara dan produksi saja. Padahal, jika dilihat secara utuh, terdapat berbagai efek berganda, mulai dari DBH hingga PPM," ujarnya di Jakarta, Jumat 30 Januari 2026.

Semua, sambung George, berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan operasi proyek hulu migas. Oleh karena itu, PPM harus dipahami sebagai bagian integral dari instrumen kontribusi industri, atau investasi sosial jangka panjang.

George menjelaskan SKK Migas saat ini tengah melakukan transformasi menyeluruh terhadap pendekatan PPM yang ada. Dimana sebelumnya didominasi bantuan sesaat (berorientasi jangka pendek) menjadi investasi sosial strategis yang terencana, terukur dan berdampak jangka panjang.

Transformasi ini, lanjutnya, diawali dengan kajian bersama akademisi untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan. Hasilnya menunjukkan bahwa program PPM selama ini masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara jangka panjang.

Berdasarkan kajian akademis, kata George, sebagian program PPM sebelumnya berorientasi jangka pendek. Sehingga belum sepenuhnya mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

“Pendekatan lama tidak lagi cukup untuk menjawab dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks di sekitar wilayah operasi. Karena itu, PPM kami dorong menjadi bagian dari siklus operasi hulu migas yang sejajar dengan aspek teknis dan bisnis dalam rangka mendukung keberlanjutan pasokan energi,” ucapnya.

Transformasi PPM dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program yang lebih sistematis. Pendekatannya dengan 'Logical Framework Approach' (LFA), serta diperkuat penambahan pilar strategis tata kelola dan penguatan kelembagaan.

Chairperson of IPA Supply Chain Committee, Kenneth Gunawan turut menekankan pentingnya penguatan kapasitas nasional. Tentunya melalui optimalisasi rantai pasok dalam negeri.

Ia menyebutkan perusahaan dalam negeri kini memegang peran signifikan dalam rantai pasok sektor hulu migas. Sementara keterlibatan perusahaan modal asing difokuskan pada komoditas tertentu yang membutuhkan teknologi dan pengalaman tinggi.

“KKKS secara aktif melakukan asesmen, pengujian produk dalam negeri, serta pelaksanaan pilot project bersama SKK Migas untuk meningkatkan kapabilitas penyedia barang dan jasa nasional. Upaya ini turut menciptakan 'multiplier effect' ekonomi yang signifikan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” kata dia.

Ia menambahkan tantangan utama masih berkaitan dengan kendala operasional dan keterbatasan pembiayaan proyek berskala besar yang berjalan secara simultan. Sektor hulu migas tetap memiliki peran krusial dalam menopang perekonomian dan ketahanan energi Indonesia, terutama di tengah fase transisi energi.

Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong turut menyampaikan dan menjelaskan posisi sektor hulu migas saat ini. “Industri hulu migas berada pada fase penting untuk memastikan pasokan energi yang andal dan terjangkau, sembari mendukung agenda transisi energi," ujar Marjolijn.

"Kolaborasi erat antara pemerintah, industri dan pemangku kepentingan menjadi kunci. Tentunya agar kontribusi sektor ini tetap optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dia juga menekankan IPA Convex ke-50 tidak hanya sebagai ajang kumpul para pelaku industri, tetapi juga menjadi platform dialog nasional. Inj untuk menunjukkan secara transparan kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian, investasi, transfer pengetahuan, pembangunan daerah dan ketahanan energi nasional.

“Menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan agenda transisi energi akan menentukan keberlanjutan sektor hulu migas. Bahkan finalisasinya adalah pencapaian swasembada energi Indonesia ke depan,” kata Marjolijn.