RRI.CO.ID, Jakarta — DPR RI menyoroti pentingnya disiplin belanja pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, di Komplek Parlemen, Jakarta.

Ia mengatakan, efisiensi anggaran tidak hanya soal pemangkasan, tetapi juga penataan ulang prioritas belanja agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, selama ini masih ditemukan pengeluaran yang kurang produktif.

“Salah satu pengeluaran kurang produktif seperti perjalanan dinas berlebih, rapat di luar kantor, hingga belanja operasional yang tidak efisien. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah bisa disiplin dalam menyusun dan menjalankan program kerja,” kata Bahtra, Kamis, 2 April 2026.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak menyasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparatur.

Lebih lanjut, Bahtra mengingatkan agar kepala daerah tidak kembali memasukkan program-program yang tidak efektif setelah efisiensi dilakukan. Hal ini dikarenakan berpotensi mengganggu alokasi anggaran sektor prioritas.

Ia memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan efisiensi benar-benar diimplementasikan secara konsisten di daerah. “Efisiensi harus diikuti dengan penguatan perencanaan dan pengawasan, supaya anggaran tidak kembali bocor ke pos-pos yang tidak produktif,” ujarnya.

Ia berharap langkah ini dapat mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel. Hal ini penting dilakukan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.