RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menetapkan April sebagai Bulan Pemberdayaan Perempuan melaluii Pendidikan. Kebijakan ini terkait peringatan Hari Kartini setiap 21 April.

Ia mengatakan, pencanangan ini menjadi arah baru dalam peringatan Hari Kartini nasional agar peringatan ini tidak lagi sekadar simbolik semata. "Alhamdulillah, ini menjadi arah baru dalam peringatan Hari Kartini tahun ini, yang sebelumnya identik dengan sanggul dan kebaya," kata Mu'ti dalam kegiatan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan di Kantor Badan Bahasa Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu, 1 April 2026.

Menurutnya, sanggul dan kebaya tetap penting sebagai identitas budaya. Namun, esensi utama adalah pemberdayaan dan ruang aktualisasi perempuan.

Ia menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata. “Termasuk memberikan afirmasi untuk memperkuat pendidikan bagi perempuan,” kata Mu'ti.

Mu'ti menyoroti masih banyak perempuan menghadapi hambatan pendidikan. Hambatan itu meliputi pernikahan dini dan keterbatasan ekonomi.

Pemerintah mendorong penguatan gerakan literasi melalui momentum April. Upaya ini diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan perempuan.

Ia menilai literasi kunci pemberdayaan perempuan.“Inilah bagian upaya kami mendorong gerakan literasi ditingkatkan,” ujar Mu'ti.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menilai pemberdayaan perempuan harus berbasis kepedulian. Ia menegaskan pendekatan tidak boleh sekadar administratif.

Ia menilai kerja berbasis hati akan menghasilkan perubahan nyata. “Jika hanya tugas, hasilnya melelahkan tanpa makna,” kata Arifah.

Peringatan tahun ini diarahkan meningkatkan kualitas perempuan di berbagai sektor. Sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan UMKM.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam menyelesaikan isu perempuan. Menurutnya, semua isu, termasuk perempuan harus dikerjakan lintas sektor.

"Ini bukti bahwa kabinet bekerja tanpa ego sektoral untuk menjalankan agenda strategis Presiden. Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan ini diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi perempuan," kata Pratikno.