RRI.CO.ID, Seoul - Pemerintah resmi mengumumkan delapan poin kebijakan baru transformasi budaya kerja. Pemerintah juga mengumumkan gerakan hemat energi yang akan mulai diterapkan pada 1 April 2026.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan untuk penghematan energi sebagai antisipasi dampak perang di Timur Tengah. Selain itu upaya tersebut sebagai momentum transformasi dan perubahan.

"Presiden khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global. Kemudian memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan," kata Menteri Airlangga dalam keterangan pers virtual, Selasa, 31 Maret 2026.

Adapun delapan poin lengkap kebijakan tsrsebut yaitu:

1. Di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resiliensi dan tangguh. Perang di Timur Tengah bukan menjadi hambatan tetapi momen untuk mengakselerasi perubahan perilaku modern dan efisien.

"Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," ujar Airlangga.

2. Pemerintah mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif dan berbasis digital. Kebijakan tersebut meliputi beberapa langkah utama yakni:

a. Menerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN di instansi pusat dan daerah, satu hari dalam seminggu yakni setiap Jumat. WFH dikecualikan bagi sektor publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan.

WFH tidak berlaku bagi sektor strategis seperti industri atau produksi. Kemudian energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik dan keuangan

Pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dengan mendorong menggunakan transportasi umum. Selanjutnya efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50 persen, dan luar negeri hingga 70 persen.

Adapun untuk kegiatan belajar tetap tatap muka di sekolah seperti biasa, sementara, mahasiswa semester empat keatas. Ini dapat menyesuaikan dengan surat edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

3. Imbauan pemerintah untuk masyarakat terkait efisiensi energi dengan menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di tempat kerja. "Mobilitas cerdas yaitu memprioritaskan penggunaan transportasi publik, masyarakat diminta tetap produktif menjalankan roda ekonomi sebagaiman biasa," kata Airlangga.

4. Kebijakan ini akan berlaku 1 April 2026 dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Pengaturan teknis ini akan dituangkan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Ketenagakerjaan.

5. Potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 Triliun berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat sebesar Rp59 Triliun.

6. Pemerintah melakukan prioritas dan re-focusing belanja kementerian dan lembaga dengan mengalihkan belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas. Selanjutnya rapat belanja non operasional dan kegiatan seremonial.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

7. Pemerintah menerapkan kebijakan B50 mulai berlaku 1 Juli 2026 sebagai bagian upaya kemandirian energi dan efisiensi energi. Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending dan berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kilo liter dalam satu tahun.

"Tentu ini dalam enam bulan ada penghematan dari fosil. Juga ada penghematan subsidi daripada bio diesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," ujarnya.

Pemerintah akan menerapkan penggunaan barcode Mypertamina dengan batas wajar pembelian 50 liter per kendaraan. Kebijakan ini tidak berlaku bagi kendaraan umum.

8. Optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun.

"Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien produktif dan berdaya tahan. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif berpartisipasi aktif dan mendukung efisiensi transformasi budaya kerja," ujar Airlangga menerangkan.