RRI.CO.ID, Jakarta – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung pemberlakuan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak melalui PP Nomor 17/ 2025. Peraturan pemerintah tersebut (disebut juga PP Tunas) mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak.

Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan pembatasan media sosial bagi anak telah lama dinantikan kalangan medis. Menurut dia, dampak negatif media sosial terhadap tumbuh kembang anak semakin mengkhawatirkan sehingga memerlukan langkah perlindungan serius.

“Kebijakan ini telah lama dinantikan oleh kalangan medis karena dampak negatif media sosial,” ujarnya, Senin 30 Maret 2026. Terutama terhadap tumbuh kembang anak yang kelihatan semakin mengkhawatirkan.”

Piprim menegaskan pembatasan usia penggunaan media sosial bukan bertujuan mengurung anak dari dunia luar. Menurut dia, kebijakan ini justru ingin melindungi anak hingga cukup matang secara emosional dan kognitif sebelum memasuki ruang digital.

“Ini merupakan bentuk tanggung jawab kolektif,” ujarnya. Sehingga nantinya anak-anak tersebut akan siap menghadapi dunia digital.

Piprim juga menyoroti masalah paparan layar dan penggunaan gawai pada anak yang semakin meningkat pada beberapa tahun terakhir. Anak di bawah usia dua tahun seharusnya tidak terpapar gawai karena periode tersebut merupakan masa krusial perkembangan otak.

Ketua Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang dan Pediatri IDAI, Fitri Hartanto, mengatakan pembatasan usia harus diiringi penguatan pendampingan orang tua. Menurut dia, aturan tersebut menjadi fondasi agar pengasuhan digital dapat berjalan lebih baik.

“Pembatasan usia itu penting, tetapi pendampingan tetap penting agar anak dapat menggunakan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab,” ujarnya. Fitri menegaskan yang dijaga bukan sekadar akses anak terhadap gawai, tetapi juga masa depan mereka.