RRI.CO.ID, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, meminta pemerintah meninjau ulang wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Ia menilai target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji, agar tidak meleset dari kondisi di lapangan.

Di ketahui wacana WFH ini sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, upaya menekan beban subsidi energi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik.

“Kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi. WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM, karena ada potensi pergeseran aktivitas,” ujar Ateng dalam keterangannya, Jumat, 27 Maret 2026.

Ia menilai, pendekatan yang terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi energi berisiko meleset dari tujuan awal. Tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat dinilai tetap akan melakukan perjalanan.

Bahkan, jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota. “Aturannya bisa berubah, tetapi perilaku mobilitas masyarakat belum tentu ikut berubah,” ucapnya.

Selain aspek konsumsi BBM, Anggota Fraksi PKS ini juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang kerap luput dari perhitungan. Berkurangnya aktivitas perkantoran dinilai dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar pusat kerja.

“Mulai dari pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring. Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian,” katanya.

Ia menyebut, biaya operasional tidak benar-benar hilang, melainkan bergeser ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Hal ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi menjadi dipertanyakan.

Karena itu, Ateng menegaskan bahwa arah kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi “Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Langkah ini dinilai lebih berdampak langsung dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.

Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi juga dinilai krusial. Agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan segera menetapkan kebijakan work from home (WFH). Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan WFH akan ditetapkan pemerintah pada bulan ini, mencakup ASN dan pekerja swasta.