RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor. Bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra telah merusak dan menghanyutkan banyak rumah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikannya saat meninjau pembangunan di Desa Dolok Nauli, Sumatra Utara, Kamis 26 Maret 2026. Peninjauan dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua," jelas Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra itu.

Mendagri mengungkapkan, ada dua skema pembangunan huntap, yaitu in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta.

Anggaran didapat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang akan dicairkan dalam dua tahap. Selain membangun mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan langsung pembangunan tersebut kepada BNPB.

"Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, kira-kira 15 ribu dari 26 ribu adalah in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB," ujar Mendagri Tito.

Adapun skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam sebuah kompleks dari lahan yang disediakan pemerintah daerah. Proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau gotong royong dengan kementerian/lembaga lain termasuk non-pemerintah.

Pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan contoh skema komunal. Pembangunan tersebut mendapat dukungan dari non-pemerintah yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi.

Mendagri menyebut, Yayasan Buddha Tzu Chi membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak. Ketiga provinsi tersebut yaitu Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat (Sumbar).

Pembangunan di Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumut 1.103 unit, serta Sumbar sebanyak 500 unit. Sementara, khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, yayasan tersebut akan membangun 103 unit huntap.

Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memastikan, lahan yang digunakan merupakan aset Pemda. Penggunaan lahan telah disetujui DPRD dan memiliki sertifikat resmi.

Pemda tengah menyiapkan perjanjian hukum untuk memastikan kepemilikan lahan tersebut. Tujuannya agar dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Upaya penyediaan hunian juga diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga. Para pihak yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BNPB.