Pemerintah Bisa Tebalkan Bansos dan Tambah Penerima jika Ekonomi Memburuk
- 27 Mar 2026 11:02 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah berpotensi melakukan penebalan bantuan sosial jika kondisi ekonomi memburuk
- Kebijakan penebalan bansos akan diputuskan Presiden sesuai perkembangan ekonomi nasional
- Pemerintah sebelumnya pernah menambah nilai bantuan dan jumlah penerima manfaat
- Jumlah penerima bansos meningkat dari sekitar 18 juta menjadi lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat
- Waktu pelaksanaan penebalan bansos akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Sosial terus melakukan validasi dan pemutakhiran data penerima bansos
- Program bansos tetap menjadi bagian dari perlindungan sosial masyarakat
- Konflik geopolitik global berdampak pada kenaikan harga energi dan inflasi di sejumlah negara
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut pemerintah sangat mungkin melakukan penebalan bantuan sosial dan penambahan jumlah penerima manfaat jika kondisi ekonomi memburuk. Kebijakan tersebut akan diputuskan Presiden sesuai perkembangan ekonomi nasional.
Saifullah Yusuf mengatakan kebijakan tersebut berkaca pada kebijakan pemerintah tahun lalu. Saat itu pemerintah menambah nilai bantuan sekaligus menambah jumlah penerima manfaat.
“Tentu nanti semuanya kebijakan Bapak Presiden. Kalau memang dibutuhkan, Presiden menambah dan juga memberikan penebalan bansos,” kata Saifullah Yusuf di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis 26 Maret 2026.
Ia menjelaskan pada Juni dan Juli tahun lalu pemerintah menambah bansos sebesar Rp400 ribu selama dua bulan. Pada akhir tahun bantuan kembali ditambah sebesar Rp300 ribu selama tiga bulan.
Selain penebalan bantuan, pemerintah juga menambah jumlah penerima manfaat bansos. Jumlah penerima meningkat dari sekitar 18 juta menjadi lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat.
“Di akhir tahun jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat. Jadi ada penebalan dan ada penambahan jumlah penerima manfaat,” ucapnya.
Ia mengatakan kebijakan penebalan dan penambahan bansos sangat mungkin kembali dilakukan tahun ini. Namun waktu pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia menambahkan Kementerian Sosial saat ini juga terus fokus melakukan validitas data penerima bansos. Pemutakhiran data dilakukan bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah.
Menurutnya, konsolidasi data terus dilakukan agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran. Pemerintah memastikan program bantuan sosial tetap menjadi bagian dari perlindungan sosial masyarakat.
Konflik geopolitik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga energi dunia dan mengganggu pasokan minyak global. Sejumlah negara seperti Filipina, Thailand, dan beberapa negara Eropa mulai merasakan kenaikan harga energi dan inflasi akibat konflik tersebut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....