Pemerintah Batalkan PJJ, Pembelajaran Sekolah Tetap Tatap Muka
- 25 Mar 2026 12:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah membatalkan rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sebelumnya dijadwalkan mulai April 2026 sebagai bagian dari strategi efisiensi energi
- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di sekolah setelah rangkaian libur hari raya Idul Fitri.
RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah membatalkan rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai April 2026. Kebijakan tersebut sebelumnya dirancang untuk efisiensi energi nasional.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal dengan skema tatap muka di sekolah “Pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Meski demikian, lanjut dia, metode hybrid sempat dibahas lintas kementerian. Namun pembelajaran daring dinilai belum mendesak saat ini.
Pemerintah memprioritaskan kualitas pendidikan siswa tetap optimal. Hal ini sejalan dengan program peningkatan mutu pendidikan nasional.
“Prioritas Presiden adalah peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Fokus mencakup sekolah di bawah berbagai kementerian terkait," ujarnya.
Pratikno mengatakan, keputusan diambil setelah koordinasi lintas kementerian. Termasuk bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama.
Semua pihak sepakat menjaga proses belajar tetap normal di sekolah. Langkah ini dinilai penting bagi stabilitas pendidikan.
Ia menekankan pendekatan efisien tetap diperlukan. “Pelayanan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM harus terus diperkuat,” kata Pratikno.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan sekolah daring di sektor pendidikan sebagai strategi penghematan dan efisiensi energi. Metode pembelajaran daring atau luring akan menyesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah atau pelajaran.
"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....