RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat dalam memperbaiki kualitas institusi kepolisian serta lembaga militer negara. Langkah perbaikan tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkokoh fondasi hukum yang ada di wilayah Indonesia.

“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Presiden kepada jurnalis saat berlangsung pertemuan di Hambalang, Bogor.

Ia menilai lembaga penegak hukum yang profesional merupakan syarat utama bagi kemajuan sebuah bangsa yang berdaulat. Prinsip supremasi hukum menjadi bagian krusial dalam membangun struktur negara agar tumbuh semakin kuat secara global.

“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” kata Presiden, seperti dikutip dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Sabtu, 21 Maret 2026.

Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum oleh seluruh anggota atau aparat negara. Oknum nakal pada suatu lembaga dapat merusak reputasi ribuan anggota lain yang sedang menjalankan tugas negara.

“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ucapnya.

Presiden memberikan kesempatan awal bagi Polri melakukan aksi pembersihan internal secara mandiri. Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga diharapkan segera mengevaluasi kinerja seluruh anggotanya guna mencegah beragam praktik pelanggaran ilegal.

“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujarnya.

Presiden menyoroti perlunya pengawasan lapangan yang ketat guna mengantisipasi aktivitas ilegal pada sektor tambang rakyat tertentu. Instansi militer maupun kepolisian tingkat bawah wajib mengetahui segala kegiatan ilegal yang terjadi di lingkungan kerjanya.

“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” katanya.

Tindakan tegas terhadap oknum pelanggar hukum menjadi bukti keseriusan penuh pemerintah pusat dalam proses penegakan disiplin. Sejumlah perwira yang telah diserahkan langsung ke Kejaksaan Agung menjadi salah satu buktinya.

“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” ujarnya.