RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menyoroti potensi kendala pemulangan jemaah haji Indonesia 2026. Menurut dia, itu akan terjadi jika penerbangan utama terganggu akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Sehingga politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah mematangkan skenario pemulangan alternatif jemaah haji Indonesia jika mengalami gangguan. "Saat ini, penerbangan haji Indonesia dilayani dua maskapai utama yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines," ujarnya, Rabu, 11 Maret 2026.

Selly juga mewanti-wanti potensi membengkaknya biaya operasional penerbangan jemaah haji 2026. Hal itu berpotensi terjadi jika terjadi perubahan rute penerbangan yang akan memakan waktu lebih panjang di udara.

"Biaya operasional dipastikan meningkat secara signifikan,” ucapnya. Apalagi, lanjut dia, maskapai asing belum tentu bersedia menjadwal ulang dengan rute yang lebih panjang tanpa konsekuensi biaya tambahan.

Selly memastikan Komisi VIII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan pelaksaaan ibadah haji. Ini bertujuan untuk memastikan negara hadir secara penuh dalam melindungi jamaah haji Indonesia.

“Ibadah haji dan umrah bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga menyangkut tata kelola pelayanan publik lintas Negara,” ujarnya. Karena itu, lanjut Selly, kesiapan negara dalam menghadapi berbagai skenario krisis adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan sejumlah skenario pelaksanaan haji 2026. Menurut dia, ini dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Dahnil menambahkan Kemenhaj akan fokus membangun komunikasi inteensif dengan Pemerintah Saudi Arabia. “Kami ingin mendapatkan informasi sedetal mungkin terkait pelaksanaan ibadah haji 2026,” ujarnya.