Menteri PPPA Tegaskan MBG Berbasis Perlindungan Anak

RRI.CO.ID, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi strategi pembangunan manusia menuju Generasi Emas 2045 dengan perlindungan anak sebagai fondasi utama bangsa.

“Kami memastikan perlindungan anak berjalan optimal, partisipasi perempuan meningkat, serta pengawasan masalah anak dalam MBG terkoordinasi dengan baik. Karena itu, pelaksanaan MBG tidak sekadar distribusi makanan, melainkan wujud nyata pemenuhan hak dasar anak Indonesia,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.

Ia menekankan setiap anak berhak atas pemenuhan gizi dan kesehatan tanpa diskriminasi. Karena itu, MBG harus dijalankan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak, termasuk memperkuat pengasuhan keluarga dan partisipasi anak.

“Kami mensinergikan MBG dengan PUSPAGA untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam pemenuhan gizi anak berbasis kearifan pangan lokal. Anak-anak juga kami dorong menjadi pendidik sebaya untuk mempromosikan pentingnya makan bergizi,” ucap Arifah menegaskan.

Sementara, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan keberhasilan MBG bergantung pada kolaborasi erat lintas sektor. Ia menambahkan, MBG dirancang sebagai penggerak ekonomi desa melalui pelibatan koperasi, UMKM hingga petani dan nelayan sebagai produsen pangan lokal.

“Pemerintah daerah berperan strategis menjamin mutu pangan, menerbitkan SLHS, serta memastikan ketersediaan bahan baku lokal berkualitas. Sesuai arahan Presiden, SPPG menjadi motor utama ekonomi desa, meningkatkan nilai tukar petani serta menekan kemiskinan,” ucap Zulkifli.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan hingga kini telah terbentuk 24.443 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Puluhan ribu SPPG ini telah melayani 61,2 juta penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.

“Di Jawa Tengah terdapat 3.860 SPPG dan dana yang telah beredar sejak Januari mencapai sekitar Rp6 triliun. Sebanyak 70 persen digunakan untuk bahan baku, 20 persen operasional, dan 10 persen insentif,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana.

Selain SPPG reguler, BGN mengembangkan SPPG terpencil untuk menjangkau wilayah yang tidak dapat ditempuh dalam 30 menit dari daerah sekitar. Secara nasional, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan potensi tambahan 10 juta penerima.