RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VIII DPR RI mengharapkan, pemerintah segera menyusun skema mitigasi konkret untuk menyelamatkan jemaah umrah Indonesia. Hal ini, merespons eskalasi konflik pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara.

Pernyataan ini, diungkapkan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq. Pemerintah dinilainya perlu melakukan pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang telantar di negara transit.

“Pemerintah harus melakukan langkah mitigasi cepat, mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi, hingga skema pemulangan yang aman. Jika situasi memungkinkan, jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.

Maman menegaskan, keselamatan WNI harus menjadi prioritas absolut di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini. Ia menyoroti, kondisi WNI yang nasibnya menggantung karena jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute pulang ke Indonesia terganggu signifikan.

“Kami sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ucap Maman.

Sebelumnya, status Siaga I untuk Iran yang ditetapkan KBRI Teheran sejak Juni 2025 hingga saat ini masih diberlakukan. Hal ini, menyusul ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

“Status Siaga I untuk Iran yang telah ditetapkan sejak Juni 2025 lalu masih terus diberlakukan. Semua rencana kontingensi telah disiap-siagakan termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan,” kata Plt Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah dalam press briefing, di Ruang Palapa, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Dilansir Aljazeera Presiden Iran Masoud Pezeshkian berjanji tidak akan menyerah pada tekanan dari AS. Setelah Presiden Amerika, Donald Trump, mengatakan ia mempertimbangkan serangan terbatas untuk memaksa kesepakatan tentang program nuklir Teheran.

AS sendiri terus meningkatkan kehadiran militernya dengan mengerahkan dua kapal induk dan puluhan jet tempur di kawasan Teluk. Sementara, Iran dan AS melanjutkan pembicaraan tidak langsung tentang program nuklir Teheran di Oman awal bulan ini.

Meski demikian, ketegangan hubungan politik antara Iran dan AS disebut tidak mempengaruhi aktivitas WNI khususnya di Iran. Dari kontak langsung yang dilakukan KBRI Teheran, didapati hasil hingga saat ini tidak ada WNI yang menghadapi ancaman.

“KBRI di Teheran terus memantau dan menjalin komunikasi intensif dengan para WNI. Hingga saat ini belum terdapat laporan WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan,” ujar Heni mengungkapkan.