RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) memusatkan koordinasi program strategis melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) tingkat provinsi. Skema ini untuk memastikan pelaksanaan program lebih terintegrasi dan akuntabel.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan penilaian kinerja daerah berbasis meritokrasi. “Seluruh capaian dan penggunaan anggaran harus terkoordinasi melalui BRMP provinsi,” ucapnya, Rabu 25 Februari 2026.

Program yang dikendalikan meliputi cetak sawah, optimalisasi lahan, luas tambah tanam, dan distribusi alsintan. Penyuluh pertanian lapangan dikendalikan melalui sistem koordinasi BRMP.

Seluruh persetujuan program dan penganggaran daerah wajib melalui BRMP sebelum diajukan ke pusat. Skema ini memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah.

Penguatan BRMP difokuskan untuk mendorong kemandirian pangan di Papua. Pemerintah menargetkan peningkatan luas tanam padi dan pengembangan komoditas strategis.

Mentan juga memerintahkan inventarisasi seluruh bantuan alsintan. Alat yang tidak produktif akan dievaluasi dan dialihkan ke wilayah yang membutuhkan.

“Kalau ada alsintan diperjualbelikan, kirim ke hukum,” katanya. Tarif sewa alsintan ditetapkan di bawah harga pasar agar petani terbantu tanpa mematikan usaha lokal.

Kementan menargetkan seluruh program berdampak langsung pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Koordinasi terpusat dinilai mempercepat capaian target nasional.