RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mendesak, Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun gunung ke lapangan. BGN diminta Parlemen, memastikan kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026.

Pernyataan tegas politikus Golkar ini, sekaligus merespons protes warga di sejumlah daerah yang ramai di media sosial (medsos). Karena, banyak warga menilai menu MBG selama Ramadan 2026, harganya kurang dari Rp10 ribu.

"BGN tidak boleh diam, melainkan harus turun ke lapangan memastikan kualitas dan keamanan MBG selama Ramadan tetap terjamin. Tidak boleh berkurang sedikit pun kualitas gizinya," kata Yahya dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.

Yahya menegaskan, BGN harus menindak tegas jika ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional. Terutama, terkait kecukupan gizi dan keamanan makanan.

"Jika dapur SPPG nakal, tidak memenuhi standar operasional kecukupan gizi dan keamanan makanan harus dikasih sanksi yang tegas. Mulai teguran sampai diberhentikan sementara," ucap Yahya.

Tidak hanya itu, Yahya mendorong, seluruh anggota BGN untuk meningkatkan pengawasan ketat di daerah binaan masing-masing. Mengingatkan, gangguan dan protes dari warga berpotensi mengganggu proses puasa.

"Mendesak seluruh aparat BGN untuk turun ke lapangan meningkatkan pengawasan yang ketat di daerah-daerah binaannya. Saya minta BGN ikut menjaga ketenteraman orang-orang yang berpuasa," ujar Yahya.

Sebelumnya, BGN menegaskan, anggaran bahan makanan program MBG hanya Rp8.000–Rp10.000 per porsi. Jadi, bukan Rp15.000 seperti yang sempat beredar di masyarakat.

Melansir bgn.go.id, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjelaskan, angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di masyarakat. Dijelaskannya, angka tersebut tidak murni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional.

“Alokasi Rp8.000 per porsi ditujukan bagi balita, PAUD, dan SD kelas 1–3. Sedangkan Rp10.000 per porsi berlaku untuk SD kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui," kata Nanik dalam keterangannya, Selasa, 24 Februari 2026.

Sisanya dari anggaran Rp8.000-Rp10.000 per porsi MBG itu, kata Nanik, digunakan untuk listrik, air, gas, sewa tempat. Sekaligus, guna membayar insentif tenaga pendamping.

BGN menegaskan, semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap SPPG, wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan.

“Program MBG ini tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritas utama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal," ucap Nanik.