RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana lainnya pada 30 daerah tertinggal di seluruh Indonesia. Upaya percepatan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diikuti oleh 30 bupati daerah terkait.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto meminta kepada 30 bupati untuk menangani permasalahan tersebut. Menurutnya, penanganan tersebut melalui sinkronisasi hingga koordinasi kebijakan dan program strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal.

"Maka tadi kami usulkan ada kluster khusus pembangunan daerah tertinggal, untuk kesehatan, infrastruktur, digitalisasi, pendidikan, kesehatan. Itu mesti ada kluster khusus, dan tadi ada usul yang sangat rasional," kata Mendes Yandri di Kantor Kemendes Kalibata, Jakarta, pada Rabu 25 Februari 2026.

Mendes Yandri menegaskan, pembangunan daerah tertinggal di Indonesia sesuai dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, implementasi Asta Cita tersebut melalui pembangunan dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

"Mempercepat ketertinggalan mereka dari daerah-daerah yang sudah maju, harus ada afirmasi, harus ada pembelaan, harus ada keberpihakan. Kalau daerah maju, daerah tertinggal sama keberpihakannya, kapan daerah tertinggal ini mengejar daerah yang sudah maju," ucapnya.

Mendes Yandri menginginkan percepatan pembangunan sejumlah sektor penunjang ekonomi dan perdagangan di daerah tertinggal. Seperti ketersediaan jaringan listrik desa, keterjangkauan sinyal internet, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga revitalisasi pasar-pasar desa.

"Listriknya masih banyak yang belum teraliri, masih banyak daerah blank spot, infrastruktur jalan, jembatan. Kemudian pusat-pusat perniagaan masih sangat terbatas, rata-rata 9 kilo, mereka baru mencapai pasar-pasar untuk pusat perniagaan," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Kepala Daerah Tertinggal yang juga Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu mengapresiasi dukungan Mendes Yandri. Menurutnya, 30 daerah tertinggal telah menyampaikan gambaran umum dan data kondisi ketertinggalan di masing-masing daerah untuk mendapatkan penanganan.

"Ketertinggalan ini semua bidang, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dalam arahan Pak Menteri Desa dan beberapa dari Kementerian Lembaga. Sepakat berprinsip akan dibuat perumusan baru dalam hal keberpihakan terhadap program dan afirmasi-afirmasi yang dilakukan dengan daerah tertinggal," papar Amizaro.

Amizaro juga berharap rekomendasi penanganan terhadap 30 daerah tertinggal dapat ditindak lanjuti dengan pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat kepada 30 daerah tertinggal, khususnya dukungan anggaran.

"Kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan waktu untuk menerima kami menyampaikan secara luwes, secara terbuka, secara data. Bagaimana kondisi sesungguhnya, kami bukan dalam arti mengadang-adah, tetapi kebutuhan, Indonesia ini kan sudah merdeka 80 tahun," tambahnya.

Daerah tertinggal di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Nias Utara. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat tiga kabupaten, yakni Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sabu Raijua.

Selebihnya daerah tertinggal berada di sejumlah provinsi di Papua, meliputi Papua Barat. Kemudian. Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.