RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan hampir seluruh kabupaten/kota saat ini disebut menghadapi kondisi darurat sampah. Untuk itu ia mengingatkan target penutupan praktik open dumping pada 2026 tinggal menyisakan sekitar sembilan bulan.

“Kordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan untuk mencari solusi konkret. Harus ada tindakan tegas, tapi tindakan tegas juga harus dibarengi solusi,” kata Zulkifli Hasan di Balai Kartini Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.

Dalam sejumlah rapat koordinasi, pemerintah mendorong pengembangan teknologi pengolahan sampah. Seperti teknologi skala kecil yang bisa diterapkan di daerah dengan kapasitas timbulan sampah di bawah 1.000 ton per hari.

Untuk itu, dukungan riset dan inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dinilai krusial agar tersedia teknologi yang adaptif dan terjangkau. Saat ini, teknologi yang berjalan dinilai baru efektif di kota-kota besar dan diperkirakan hanya mencakup sekitar 20 persen.

Pemerintah daerah diminta menunjukkan komitmen kuat melalui pembentukan regulasi. Kemudian penyedia sarana dan prasarana, penguatan edukasi, dukungan pendanaan, serta penegakan hukum.

Menko juga menyoroti dampak lingkungan dari program penyediaan makanan bergizi dengan jutaan penerima manfaat. Dengan proyeksi 82,9 juta penerima manfaat tahun ini dan lebih dari 30 ribu satuan pelayanan, potensi timbulan sampah harus diantisipasi.

“Karena itu, pendekatan penyelesaian sampah berbasis lokasi (on-site) akan diperkuat. Perkantoran, restoran, hotel, dan kampus diminta menyelesaikan persoalan sampah di tempat masing-masing tanpa lagi bergantung pada pengangkutan ke TPA,” katanya.

Sementara untuk rumah tangga, perubahan budaya menjadi kunci. Pemilahan sampah organik dan non-organik harus dibiasakan agar beban pengolahan di hilir semakin berkurang.

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari percepatan reformasi tata kelola sampah nasional. Agar target 2026 tercapai dan ancaman krisis TPA pada 2028 dapat dihindari.