RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah disarankan melakukan penguatan monitoring pascastudi terhadap penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR, Andi Muawiyah Ramly, Senin 23 Februari 2026 di Jakarta.

Menurut dia, ini bertujuan agar komitmen pengabdian para penerima beasiswa LPDP tidak berhenti di atas kertas. “Jangan sampai LPDP berubah fungsi menjadi jalur percepatan mobilitas pribadi tanpa kontribusi nyata,” ujar politisi PKB itu.

Amure, sapaan akrabnya, menegaskan negara tidak boleh membiayai potensi brain drain terselubung. “Kita justru menginginkan brain gain yang jelas dampaknya bagi Indonesia,” katanya menekankan.

Menurut Amure, status kewarganegaraan merupakan hak yang diatur oleh hukum dan berada dalam ranah pribadi. Namun, lanjut dia, penerima LPDP harus tetap membawa identitas sebagai representasi negara.

“Tidak ada yang melarang seseorang menjadi warga global,” ucapnya. “Namun, ketika mereka sekolah atau bekerja dengan dibiayai negara, ada tanggung jawab moral yang melekat.”

Amure juga meminta jangan sampai publik merasa dana pendidikan justru tidak kembali manfaatnya kepada bangsa sendiri. Karena itu, ini harus dijadikan momentum titik evaluasi serius bagi LPDP untuk memperkuat sistem seleksi.

“Pastikan bahwa setiap penerima beasiswa LPDP benar-benar memiliki komitmen membangun Indonesia," ujarnya. Caranya dengan mempertegas kontrak pengabdian setelah mereka selesai menempuh pendidikan yang didukung beasiswwa LPDP.

Penyataan Amure tersebut disampaikan menyangkut isu yang tengah viral terkait pernyataan seorang alumni penerima beasiswa LPDP. Pernyataan perempuan bernama Dwi Sasetyaningtyas disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Pada video tersebut, dia memamerkan paket berisi surat dan sebuah paspor dari Home Office. Ini merupakan instansi di bawah Kementerian Luar Negeri Inggris yang menangani masalah imigrasi dan keamanan nasional.

"Ini paket bukan sembarang paket, isinya dokumen penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku,” ujarnya. "Ini adalah surat dari Home Office yang menyatakan anak aku yang kedua sudah diterima menjadi warga negara Inggris."

Namun, pernyataan berikutnyalah yang membuat Tyas menerima hujatan dari warganet Indonesia. "I know the world seems unfair, tetapi cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan," katanya.