RRI.CO.ID, Jakarta - Kesediaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyiapkan 8.000 pasukan perdamaian menandai transformasi penting politik luar negeri Indonesia. Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan kesediaan itu tidak muncul sebagai respons spontan.

Ia menilai langkah tersebut merupakan manifestasi diplomasi aktif yang bertumpu pada legitimasi moral dan kepentingan strategis jangka panjang. “Indonesia tidak lagi sekadar menyuarakan perdamaian, tetapi turut membentuk arsitekturnya,” kata Khairul, Sabtu, 21 Februari 2026.

Sehari sebelum pertemuan BoP, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan setiap inisiatif harus kembali pada prinsip kedaulatan penuh Palestina. Khairul menilai penjelasan itu penting agar Indonesia tidak terseret dalam rekonstruksi yang abai pada dimensi keadilan.

“Dalam forum pertemuan perdana para pemimpin BoP, Presiden Prabowo kemudian menggemakan kompas moral tersebut. Agar kontribusi Indonesia tetap berpijak pada Solusi Dua Negara sebagai pilar utama,” katanya.

Khairul memandang International Stabilization Force (ISF) merupakan platform stabilisasi baru berbasis kolaborasi multi-negara dengan struktur komando besar. Ketika Indonesia menyatakan kesediaan menjadi Wakil Komandan, status diplomatik Indonesia langsung naik satu tingkat.

Menurutnya, posisi itu bukan hanya soal prestise, tetapi akses terhadap proses pengambilan keputusan masa depan Gaza. Gaza pascagencatan senjata menghadapi kehancuran besar dengan puluhan juta ton puing dan jaringan terowongan konflik.

“Langkah ini memberi ruang strategis bagi TNI untuk berada di jantung koordinasi operasi stabilisasi multinasional. Posisi itu menempatkan Indonesia dalam pusat pengambilan keputusan,” kata dia.

Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), lanjut Khairul, keterlibatan dalam Combined Joint Operations Center membawa nilai strategis penting. Operasi besar seperti ini membuka kesempatan meningkatkan interoperabilitas, memperkuat logistik lintas negara, serta standar komando koalisi tinggi.

“Ini adalah lompatan pembelajaran. Yang sulit diperoleh dalam misi perdamaian reguler,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan Gaza bukan wilayah demonstrasi kapabilitas, melainkan ruang ancaman asimetris sulit diprediksi. Sisa elemen bersenjata, jaringan bawah tanah, dan kelompok penolak pelucutan senjata membuat operasi stabilisasi rentan provokasi.

“Dalam konteks inilah sensitivitas situasional dan presisi kontra-intelijen menjadi penentu keberhasilan operasi. Tanpa keduanya, stabilisasi akan sulit tercapai,” ujar dia.

Presiden Prabowo mengungkapkan, Indonesia siap mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) yang akan ditugaskan di Gaza, Palestina. Indonesia akan mengirim lebih dari 8.000 orang untuk bergabung ke pasukan tersebut.

"Pencapaian gencatan senjata itu nyata, kami memuji hal ini. Dan oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 atau lebih jika diperlukan," kata Presiden dalam KTT Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Donald J. Trump US Institute of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis, 19 Februari 2026 waktu setempat.