RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPD RI, Fahira Idris, menyampaikan selamat kepada Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan yang baru dilantik, Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS. Beserta jajaran direksi BPJS Kesehatan periode 2026–2031.

Diketahui, Prihati Pujowaskito merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Ia juga pernah berkarier sebagai perwira tinggi TNI dengan pangkat Mayor Jenderal.

“Selamat bekerja dan mengemban amanah besar, BPJS Kesehatan bukan sekadar lembaga. Tetapi, fondasi perlindungan sosial dan wujud nyata amanat konstitusi untuk menjamin hak kesehatan seluruh rakyat,” ujar Fahira di Senayan, Jakarta, Jumat 20 Februari 2026.

Menurut Fahira, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan salah satu pilar utama pelayanan dasar dan ketahanan bangsa. Dengan cakupan lebih dari 280 juta peserta serta kerja sama dengan ribuan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga produktivitas nasional sekaligus mencegah kemiskinan akibat sakit.

Namun, Fahira mengingatkan kepemimpinan baru BPJS Kesehatan akan menghadapi sejumlah tantangan krusial yang perlu segera dijawab secara terukur. Tantangan pertama adalah keberlanjutan keuangan program JKN.

Ia mebyebut, tingginya beban penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal terus menekan pembiayaan. Sementara kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri masih menjadi persoalan.

Kedua, persoalan klaim tertunda dan arus kas fasilitas kesehatan. Ia menekankan pentingnya penguatan sistem verifikasi klaim untuk mencegah kecurangan tanpa menghambat arus kas rumah sakit dan kualitas layanan pasien.

Ketiga, transformasi kebijakan seperti implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan sistem rujukan berbasis kompetensi yang membutuhkan kesiapan. Mulai, infrastruktur, sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang kuat.

Keempat, tata kelola dan sinkronisasi data kepesertaan, khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut Fahira, kasus penonaktifan jutaan peserta PBI menjadi pelajaran penting agar akurasi data dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperkuat.

Kelima, lanjutnya, kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Fahira menyampaikan enam rekomendasi strategis kepada Direktur Utama dan jajaran direksi BPJS Kesehatan yang baru.

Pertama, memperkuat tata kelola keuangan berbasis transparansi dan proyeksi jangka panjang. Termasuk memperdalam manajemen risiko dan memperkuat strategi pembiayaan berbasis pencegahan.

Kedua, mempercepat digitalisasi layanan terintegrasi yang benar-benar memudahkan proses klaim, rujukan, dan rekam medis, tanpa menambah beban administratif. Ketiga, membangun sistem perlindungan data peserta berisiko tinggi melalui integrasi data dengan berbagai lembaga, disertai mekanisme mitigasi otomatis.

Keempat, memperkuat komunikasi publik dan kemitraan dengan fasilitas kesehatan. Terutama terkait reformasi kebijakan seperti KRIS dan sistem rujukan.

Kelima, menajamkan strategi promotif dan preventif melalui skrining dini, edukasi kesehatan, dan pengendalian penyakit tidak menular. Terakhir, keenam, memperkuat pengawasan dan pencegahan fraud secara proporsional dengan pendekatan kolaboratif agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan.

“Dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang transparan, dan kolaborasi lintas sektor, saya optimistis BPJS Kesehatan dapat semakin kokoh. Sebagai sistem jaminan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” kata Senator asal Dapil DKI Jakarta itu.

Diketahui, Menmo Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan periode 2026–2031 di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (20/2/2026). Jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujowaskito, menggantikan Ali Ghufron Mukti.