RRI.CO.ID, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, tidak setuju adanya tindakan sepihak razia (sweeping) rumah makan selama Ramadan 2026. Karena, urusan mengatur rumah makan selama puasa Ramadan 2026 ada di tangan pemerintah daerah.

"Tidak setuju adanya sweeping-sweeping di bulan Ramadan, karena (ormas) bukanlah penegak hukum. Hanya saja, kami minta kepada pemerintah setempat agar diatur ditempat-tempat orang berpuasa, hormati orang berpuasa," kata Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.

Cholil mengungkapkan, Ramadan 2026 harus dijadikan momentum memperkuat rasa toleransi keberagaman. Karena, melakukan sweeping rumah makan hanya akan meninciptakan permasalahan di masyarakat.

"Jangan sampai melakukan kemungkaran, karena dia tugasnya bukan men-sweeping. Cukup perkuat diri kita, tetapi kita saling menghargai (orang) berpuasa dan tidak berpuasa," ucap Cholil.

Sebelumnya, Wamenag RI, Romo Muhammad Syafi'i menegaskan, melarang aksi razia (sweeping) rumah makan selama Ramadan 2026. Hal ini penting sebagai upaya menjaga harmoni dan saling menghormati antarpemeluk agama.

"Enggak ada, enggak ada sweeping-sweeping. Itulah bentuk penghormatan kita bahwa selain kita yang berpuasa, masih ada saudara kita yang tidak berpuasa," kata Syafi'i dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.

Syafi'i mengungkapkan, pentingnya membangun koridor kebersamaan agar perbedaan tidak merusak persatuan bangsa. "Harus dibangun suasana saling menghormati, sehingga persatuan kita tidak terganggu karena perbedaan,” ujarnya.

Ke depannya, ia berharap, seluruh elemen masyarakat agar menjaga harmoni dan persatuan selama bulan Ramadan 2026. Yakni, dengan mengedepankan sikap saling menghormati, baik bagi yang berpuasa maupun yang tidak.

"Kita yang berpuasa ini harus menyadari juga, tidak semua orang berpuasa. Masih memungkinkan ada fasilitas yang bisa dinikmati oleh mereka yang tidak puasa," ucapnya.