RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi V DPR RI mengingatkan, proses perbaikan jalan tol jangan sebatas bersifat sementara. Pihak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) harus mengevaluasi seluruh kualitas konstruksi tol.

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh anggota Komisi V DPR RI, Irmawan. Ia mengimbau, BPJT dan BUJT mengevaluasi kualitas konstruksi, sistem drainase, hingga ketahanan struktur terhadap beban kendaraan berat.

"Metode penambalan memang penting untuk penanganan cepat, tetapi harus disertai evaluasi menyeluruh. Tanpa perbaikan permanen, biaya pemeliharaan jangka panjang justru akan membengkak," kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.

Tidak hanya itu, ia mendorong BPJT dan BUJT untuk segera melakukan inspeksi teknis komprehensif. Semua itu, guna memastikan tidak ada kerusakan jalan yang membahayakan saat puncak mobilitas masyarakat nanti.

"Jangan sampai peristiwa kecelakaan terus berulang akibat faktor yang sama dari tahun ke tahun. Negara harus hadir memastikan perjalanan warga aman," ujar Irmawan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah masih dalam proses memastikan kesiapan jalan tol menjelang Lebaran 2026. Dody menegaskan, tidak boleh ada jalan berlubang pada jalan tol.

"Ini semua lagi pada patching-patching (menambal), lagi beresin jalan. Ya, targetnya sama kan, nggak boleh ada lubang," kata Dody di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.

Saat ditanya mengenai berapa persen kesiapan jalan tol, Dody menekankan kembali, proses penambalan masih berlangsung. Ke depannya, ia meminta, awak media melihat pihak berwenang yang sedang bekerja memperbaiki jalan tol jika melintasinya.

"Lagi-lagi, mereka semua lagi berprogres, dari tol Surabaya, Jakarta-Surabaya, terus Jakarta-ke Merak, semuanya lagi berprogres. Kalau kalian sempat lewat jalan tol, mereka lagi pada kerja," ucap Dody.