RRI.CO.ID, Jakarta – Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah. Rapat ini difokuskan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco mengatakan, rapat ini bertujuan mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana. Adapun, agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang digelar di Aceh pada Januari 2026.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan program pemulihan berjalan sesuai target. "Kita mengadakan evaluasi penanganan pascabencana alam Sumatera dengan menghadirkan menteri-menteri terkait,” ujar Dasco di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.

Dasco mengatakan, dalam rapat sebelumnya telah ditetapkan target agar roda pemerintahan di daerah terdampak kembali berjalan sebelum Ramadan. Ia menyebut saat ini hanya tersisa sedikit pemerintah daerah yang masih mengalami kendala.

Ia juga menyinggung upaya normalisasi sungai dan pembukaan akses ke wilayah yang sempat terisolasi. Menurutnya di Aceh sudah tidak ada lagi daerah yang terputus total, meskipun akses menuju sejumlah lokasi masih cukup berat.

“Medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini,” katanya. DPR juga meminta penjelasan pemerintah terkait penyediaan hunian sementara (huntara) dan penanganan kebersihan lingkungan di wilayah terdampak.

Dalam kegiatan ini Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah dihadiri menteri/kepala lembaga terkait. Adapun di antaranya Menteri Dalam Negeri selaku kepala satgas pemerintah, Kepala BNPB, Kasum TNI, dan Komandan Brimob Polri.

Selain itu, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) , dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kemudian ada juga Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Sosial, Menteri Agama, serta Menteri Perdagangan.

Turut hadir juga Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, pimpinan sejumlah komisi terkait di DPR hadir dalam rapat tersebut.

Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Sinergi tersebut diharapkan memastikan penanganan berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.