Operator Sekolah Diminta Waspadai Hoaks Pemutakhiran Dapodik

  • 15 Feb 2026 09:00 WIB
  •  Pusat Pemberitaan

RRI.CO.ID, Jakarta - Operator sekolah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap pesan mencurigakan melalui grup percakapan. Yaitu yang mengatasnamakan pemutakhiran akun Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Beredar narasi berantai melalui WhatsApp dan Telegram yang mencatut KAPUSDATIN Kemendikdasmen. Isinya mengajak melakukan “Pemutakhiran Akun Data Pokok Pendidikan Melalui WhatsApp”.

Informasi tersebut dipastikan sebagai hoaks dan bentuk penipuan. Dalam hal ini, operator Dapodik menjadi sasaran utama pelaku.

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengingatkan bahaya pesan tersebut. Dia mengaku ikut menerima pesan serupa dari grup yang isinya para guru.

"Ini adalah informasi hoaks yang menyesatkan dan ini adalah informasi penipuan,” ujarnya pada program Cek Fakta RRI Pro 3, Sabtu 14 Februari 2026. Septiaji menegaskan operator jangan langsung memasukkan username dan password, seperti yang diminta dalam pesan tersebut.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo menelusuri klaim itu melalui pencarian daring. Hasilnya ditemukan bantahan dari akun resmi Instagram Kemendikdasmen.

Bantahan diunggah akun pusdatin_kemendikdasmen pada Rabu 4 Februari 2026. Pada unggahan itu ditegaskan informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan tidak pernah memakai tautan singkat untuk pemutakhiran data. Tautan seperti bit.ly atau tinyurl disebut sebagai indikasi phishing.

"Ini adalah upaya pencurian data," kata Septiaji. Menurut dia, targetnya adalah pengambilalihan akun operator sekolah.

Septiaji menambahkan Dapodik menyimpan banyak data pribadi siswa dan sekolah. Jika bocor, data-data tersebut bisa disalahgunakan untuk penipuan lanjutan.

Septiaji mengingatkan segala pemutakhiran resmi hanya melalui laman pemerintah. Yaitu melalui sdm.data.kemendikdasmen.go.id dan datadik.kemendikdasmen.go.id.

Dia juga mengimbau operator sekolah selalu melakukan verifikasi. "Kalaupun ada pihak mengklaim dari lembaga di atasnya, tetap harus cek," ujarnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....