RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua MUI Pusat Anwar Iskandar mengingatkan rencana pengiriman TNI ke Gaza harus dijalankan sesuai mandat kemanusiaan. Ia menegaskan langkah tersebut harus tetap sejalan dengan tujuan mendukung kemerdekaan Palestina serta mengurangi penderitaan warga sipil.

“Pemerintahan pengiriman TNI ke Gaza itu jangan sampai kemudian disalahgunakan. Bahkan untuk kepentingan keseluruhan di luar yang sudah kita sepakatkan bersama,” kata Anwar dalam sambutannya saat Mukernas I MUI di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

Ia menegaskan sikap MUI konsisten mendukung perjuangan Palestina melalui berbagai upaya diplomasi dan kemanusiaan. “Kita sudah banyak bicara dan melakukan usaha yang sangat positif, mulai dari Indonesia sampai ke luar negeri,” katanya.

Ia mengatakan hal tersebut menunjukkan komitmen dan konsistensi MUI dalam pembelaan terhadap Palestina yang merdeka. Menurutnya, upaya tersebut tidak pernah berhenti.

"Dan semuanya itu menunjukkan komitmen dan konsistensi Majelis Ulama dalam pembelaan free Palestine. Tidak pernah berhenti,” ucapnya.

Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional harus memberi dampak nyata bagi Palestina. “Antara lain, Bapak Presiden ada di situ harus bermuara kepada satu, kemerdekaan Palestina,” kata Anwar.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan warga Gaza. Anwar mengajak masyarakat memahami isu Palestina dalam konteks global.

“Ini kita perlu lakukan, harus mengurangi penderitaan orang-orang Palestina di Gaza. Perlu pemahaman seperti itu para bangsa kita, supaya kita semakin berpikir,” katanya.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin terlepas dari pergaulan global. Menurutnya, hal itu merupakan tuntutan yang tidak bisa ditinggalkan.

“Karena kita tidak mungkin tidak berada dalam sebuah pergaulan global, itu merupakan tuntutan yang tidak mungkin bisa kita tinggalkan," kata Anwar.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengirim sekitar 8.000 anggota pasukan perdamaian ke Gaza Palestina. Hal ini sedang dibahas untuk dipersiapkan.

"Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi kepada wartawan seusai jumpa pers di Stasiun Gambir, Selasa, 10 Februari 2026.

Prasetyo menambahkan pasukan dari Indonesia akan bergabung dengan pasukan perdamaian dari negara lain. Namun dia belum menyebut di mana pasukan Indonesia akan ditempatkan.

"Belum, kita baru mempersiapkan diri saja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian. Tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan," ucap Prasetyo.