RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendorong penyelesaian polemik lahan Bendungan Jenelata, Mamuju, Goa, Sulawesi Selatan, melalui mediasi. Pendekatan non-litigasi dinilai paling tepat mengingat status kepemilikan lahan belum memiliki kejelasan hukum.

Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan mengatakan, situasi lahan tersebut tergolong unik dan kompleks. Ia menyebut tidak ada pihak yang memiliki alas hak milik yang jelas.

"Menurut pengakuan warga, PTPN tidak memiliki HGU atas lahan tersebut. Perum Kertas Gowa juga disebut belum mengantongi HGU resmi," kata Heryawan usai menerima perwakilan warga di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Febaruari 2026.

Di sisi lain, masyarakat penggarap juga belum memiliki hak milik sah. Karena itu, seluruh pihak dinilai tidak memiliki dasar kepemilikan kuat.

Aher menjelaskan, secara teknis lahan tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah negara. Namun, ia menekankan, pentingnya penghargaan kepada warga yang telah mengelola lahan itu.

Warga disebut telah menggarap dan menjadikan lahan tersebut produktif selama bertahun-tahun. Mereka tercatat mengelola lahan hampir dua dekade tanpa kepastian status hukum.

Ia menegaskan, masyarakat tidak mempersoalkan rencana pembangunan Bendungan Jenelata di kawasan tersebut. Warga pada prinsipnya mendukung proyek strategis tersebut untuk kepentingan publik.

Namun demikian, mereka berharap ada bentuk penghargaan yang layak. Terutama atas usaha dan kerja panjang mereka mengelola lahan itu.

Lahan seluas 39 hektare itu digarap oleh 22 kepala keluarga. Total terdapat 27 bidang tanah yang selama ini dikelola warga.

BAM DPR, lanjutnya, memastikan akan mendorong persoalan ini ke Komisi VI DPR RI. Tindak lanjut diharapkan dilakukan melalui mediasi yang adil dan mengedepankan solusi terbaik.

"Penyelesaian non-litigasi lebih menguntungkan semua pihak. Mediasi dapat menghadirkan solusi wajar tanpa memperpanjang konflik hukum," ujarnya.