​RRI.CO.ID, Tangerang - Jumlah penumpang yang akan umroh melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) diprediksi membludak menjelang Ramadan nanti. Terkait hal itu, Imigrasi Soetta melakukan pengetatan guna meminimalisir adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Kantor Imigrasi Soetta, Galih Priya Kartika Perdhana, mengatakan tahun lalu pihaknya menggagalkan keberangkatan 1.900 jiwa diduga korban TPPO. Dengan fenomena yang terjadi beberapa waktu ke belakang, lanjutnya, banyak pemulangan dari Kamboja dan juga Myanmar.

"Nah, kita otomatis lebih merapatkan barisan dengan stakeholders terkait juga. Jadi setidaknya kami menerima pengajuan 'Subject of Interest'," ujarnya, usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Cek Kesehatan Gratis, di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Rabu 11 Februari 2026.

Pihaknya sendiri telah melakukan berbagai antisipasi dan persiapan untuk mencegah TPPO yang dilakukan dengan modus umroh. "Jadi terhadap mereka yang terafiliasi ataupun pernah ikut, ataupun mungkin ada kaitan, itu kami masukkan ke dalam list 'Subject of Interest'," ujarnya.

"Jadi ketika mungkin mereka berangkat, itu akan ada 'alert' di sistem. Baik itu Autogate ataupun pemeriksaan manual dan dari situ kita melakukan pencegahan," ucapnya.

Setidaknya selain dari gestur, pihaknya juga melakukan mengawasan dari berbagai sistem yang bekerja sama dengan stakeholders terkait. Diantaranya Polresta Bandara Soetta dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten.

"Ini sedang berjalan, kita akan ada kerja sama meluncurkan PMI Lounge di T3 (Terminal 3, Red). Tunggu tanggal mainnya, di mana nanti itu juga akan mengait teman-teman BP3MI untuk lebih intens di situ untuk menekan TPPO," kata Galih.

Dalam kesempatan ini, Galih juga menjabarkan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan UPT Puskesmas Jurumudi Baru. Menurutnya, langkah ini sebagai upaya aktualisasi perluasan cakupan cek kesehatan gratis (CKG).

"Pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan salah satu dari 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Itu juga selaras dengan arahan Presiden ya, kaitan dengan Astacita di situ," ucap Galih.

"Jadi selain memang ada arahan dari Menteri kami, kemudian Kantor Imigrasi sendiri membentuk tim untuk percepatan 15 Program Aksi Menteri. Nah, ini adalah salah satu aktualisasinya," tambahnya.

Galih menambahkan, usai penandatangan PKS, sebanyak 150 peserta melakukan CKG. Terdiri dari 100 orang dari pegawai imigrasi dan 50 lainnya dari masyarakat sekitar.